SEKADAU (Kalbar News) - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Sekadau merasa prihatin dengan banyaknya keluhan petani plasma kelapa sawit tentang hasil kebun yang mereka terima setiap kali panen. Jumlah uang yang diterima petani tak sebanding dengan lahan yang diserahkan kepada perusahaan. Sebagai contoh, ada petani yang menyerahkan lahan 3 hektar, namun hanya mendapat 50 ribu rupiah per bulan. Hal itu tak lepas karena banyaknya potongan dan kredit yang masih ditanggung petani, misalnya kredit pupuk.
Namun, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Sandae mengatakan pihaknya sudah merekayasa wacana untuk meringankan beban petani plasma. Salah satu upayanya yakni dengan menggandeng pihak ketiga untuk mengelola kegiatan pemupukan kelapa sawit.
“Kita sudah ada wacana supaya pupuk dikelola pihak ketiga, semua mereka yang kelola. Supaya petani tidak terlalu terbebani kredit. Dan peran KUD diperlukan untuk ikut mengawasi,” kata Sandae, (22/2).
Selain itu, kata Sandae, pihaknya juga sudah menggagas restrukturisasi kredit. Sandae menyatakan pihaknya siap memfasilitasi pihak petani dan bank untuk membicarakan terobosan tersebut.
Menurut Sandae, hasil minim yang diperoleh petani kelapa sawit plasma saat ini tak lepas karena petani masih terlilit kredit. Namun ia meyakini jika semua beban kredit sudah beres, maka petani bisa menikmati hasil tanah mereka.
“Kalau kredit sudah habis pendapatan petani bersih, barulah bisa lihat uangnya. Sekarang karena masih terbebani makanya belum terlihat hasilnya,” tutur Sandae.
Ia juga menyarankan petani plasma untuk tmenjaga lahan mereka, jangan sampai dijual kepada pihak perusahaan. Sandae pun mewanti-wanti perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk tidak menggoda petani dengan uang untuk mengambil alih lahan plasma. “Praktik seperti itu tidak dibenarkan,” tegas Sandae. (Benny)
Editor: Kundori
Namun, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Sandae mengatakan pihaknya sudah merekayasa wacana untuk meringankan beban petani plasma. Salah satu upayanya yakni dengan menggandeng pihak ketiga untuk mengelola kegiatan pemupukan kelapa sawit.
“Kita sudah ada wacana supaya pupuk dikelola pihak ketiga, semua mereka yang kelola. Supaya petani tidak terlalu terbebani kredit. Dan peran KUD diperlukan untuk ikut mengawasi,” kata Sandae, (22/2).
Selain itu, kata Sandae, pihaknya juga sudah menggagas restrukturisasi kredit. Sandae menyatakan pihaknya siap memfasilitasi pihak petani dan bank untuk membicarakan terobosan tersebut.
Menurut Sandae, hasil minim yang diperoleh petani kelapa sawit plasma saat ini tak lepas karena petani masih terlilit kredit. Namun ia meyakini jika semua beban kredit sudah beres, maka petani bisa menikmati hasil tanah mereka.
“Kalau kredit sudah habis pendapatan petani bersih, barulah bisa lihat uangnya. Sekarang karena masih terbebani makanya belum terlihat hasilnya,” tutur Sandae.
Ia juga menyarankan petani plasma untuk tmenjaga lahan mereka, jangan sampai dijual kepada pihak perusahaan. Sandae pun mewanti-wanti perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk tidak menggoda petani dengan uang untuk mengambil alih lahan plasma. “Praktik seperti itu tidak dibenarkan,” tegas Sandae. (Benny)
Editor: Kundori
