Sujiwo Tak Mau Wakil Bupati Hanya Jadi Pendamping, Kewenangan Didelegasikan hingga Masuk Jajaran Forkopimda!

Editor: Redaksi author photo

Sujiwo Tak Mau Wakil Bupati Hanya Jadi Pendamping, Kewenangan Didelegasikan hingga Masuk Jajaran Forkopimda!
KALBARNEWS.CO.ID (KUBU RAYA) – Bupati Kubu Raya, Sujiwo, punya cara tersendiri dalam membangun hubungan harmonis dengan Wakil Bupati. Baginya, wakil kepala daerah bukan sekadar pelengkap pasangan saat Pilkada, melainkan mitra kerja yang harus diberikan ruang, kewenangan, dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan.

Komitmen tersebut diwujudkan Sujiwo melalui sejumlah kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Salah satunya dengan mendelegasikan sebagian kewenangan bupati kepada wakil bupati melalui Peraturan Bupati (Perbup).

Tak hanya itu, Sujiwo juga menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati yang memberikan ruang bagi Wakil Bupati untuk masuk dalam jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kubu Raya.

Hal itu disampaikan Sujiwo saat menerima kunjungan Asosiasi Wakil Kepala Daerah Indonesia (ASWAKADA) di Kabupaten Kubu Raya dalam rangka diskusi dan koordinasi mengenai penguatan peran wakil kepala daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Sujiwo menyampaikan apresiasi kepada jajaran ASWAKADA yang hadir di Kubu Raya, termasuk Ketua Umum ASWAKADA yang juga Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji atau Cak Ji, serta Sekretaris Jenderal yang merupakan Bupati Soppeng, Sulawesi Selatan.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan seluruh masyarakat, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tak terhingga kepada ASWAKADA yang telah hadir di Kubu Raya untuk berdiskusi dan berkoordinasi," ujar Sujiwo.

Ia mengakui, Kubu Raya juga masih terus belajar dan belum banyak hal yang bisa dibanggakan. Namun, satu hal yang menurutnya patut disyukuri adalah terbangunnya soliditas, kekompakan, dan kolaborasi antara dirinya dengan Wakil Bupati.

Menurut Sujiwo, keharmonisan tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang solid. Bahkan, pola kerja sama itu diharapkan menular hingga jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, sampai pemerintahan desa.

"Kekompakan, soliditas, kerja sama, dan kolaborasi antara bupati dan wakil bupati itu merupakan suatu keniscayaan. Harus dibangun, karena dampaknya akan dirasakan sampai ke tingkat bawah," tegasnya.

Sujiwo menjelaskan, salah satu bentuk keseriusannya adalah memberikan sebagian kewenangan bupati kepada wakil bupati melalui Perbup tentang pendelegasian kewenangan.

Ia juga menerapkan mekanisme kerja yang memberikan ruang kepada wakil bupati untuk mengambil peran ketika dirinya berhalangan menjalankan tugas.

Bahkan, dalam persoalan tertentu yang membutuhkan pertimbangan, Sujiwo mengaku tidak selalu harus memberikan arahan secara langsung. Ia justru meminta jajaran pemerintah daerah untuk berkoordinasi dan meminta pendapat wakil bupati.

"Ketika saya berhalangan, otomatis wakil saya yang mewakili. Saya juga sudah sampaikan kepada Sekda, kalau ada persoalan yang mungkin saya belum bisa memberikan arahan, tidak perlu menunggu izin saya. Silakan minta pendapat kepada wakil bupati," ungkapnya.

Dorong Regulasi Perkuat Posisi Wakil Kepala Daerah

Di balik keharmonisan yang dibangun di Kubu Raya, Sujiwo menilai masih ada persoalan mendasar dalam sistem pemerintahan daerah, terutama menyangkut kejelasan tugas, fungsi, dan kewenangan wakil kepala daerah.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh terus berulang dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya. Sebab, wakil kepala daerah juga dipilih melalui proses politik dan menjadi bagian dari pasangan kepemimpinan yang memperoleh mandat masyarakat.

Karena itu, ia berharap Kementerian Dalam Negeri bersama DPR RI, khususnya Komisi II, dapat mendorong regulasi yang memberikan penguatan terhadap tugas pokok dan fungsi wakil kepala daerah.

Sujiwo juga menyoroti ketentuan mengenai komposisi Forkopimda. Ia menilai perlu ada ruang yang lebih jelas bagi wakil kepala daerah untuk terlibat dalam forum koordinasi tersebut.

Ia mengaku telah mengambil langkah di Kubu Raya dengan menerbitkan SK Bupati untuk memberikan ruang keterlibatan wakil bupati dalam jajaran Forkopimda. Menurutnya, langkah tersebut didasarkan pada penafsirannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang penambahan unsur dalam forum koordinasi.

"Ini tinggal bagaimana hati nurani kita sebagai kepala daerah menerima keberadaan wakil kepala daerah. Kita berjuang bersama-sama, masa setelah menang justru tidak berjalan bersama," ujarnya.

Sujiwo bahkan menggambarkan hubungan kepemimpinannya dengan Wakil Bupati sebagai satu kesatuan.

"Ketika berjuang sama-sama, setelah menang juga harus tetap bersama. Kami ini satu, dua tapi satu," katanya.

Kekompakan Jadi Modal Hadapi Pemangkasan Anggaran

Lebih jauh, Sujiwo mengungkapkan bahwa soliditas kepemimpinan menjadi salah satu modal penting bagi Kubu Raya dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, termasuk pemangkasan anggaran daerah yang nilainya hampir Rp400 miliar.

Di tengah keterbatasan fiskal dan berbagai persoalan daerah, ia menilai kepercayaan publik serta kerja sama seluruh jajaran pemerintahan menjadi faktor penting agar pembangunan tetap berjalan.

Baginya, persoalan hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah bukan sekadar persoalan internal satu kabupaten atau kota, melainkan menyangkut kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara nasional.

"Ini bukan persoalan daerah, tetapi persoalan bangsa. Kalau suatu daerah solid dan proses pembangunannya berjalan baik, ketika diakumulasi, itulah yang menjadi bagian dari kemajuan nasional dan kemajuan bangsa," jelasnya.

Sujiwo berharap pengalaman Kubu Raya dapat menjadi bahan diskusi bagi para pengambil kebijakan untuk membangun sistem pemerintahan daerah yang lebih baik.

Ia ingin ke depan tidak ada lagi wakil kepala daerah yang hanya mendapatkan posisi secara formal, tetapi juga memiliki kejelasan fungsi, kewenangan, dan ruang pengabdian yang proporsional.

"Semoga dari Kubu Raya ini menjadi titik awal bagi teman-teman pengambil kebijakan untuk berpikir secara menyeluruh, demi kepentingan bangsa dan negara," pungkasnya. (Tim Liputan)
Editor : Aan

Share:
Komentar

Berita Terkini