KALBARNEWS.CO.ID
(PONTIANAK) - Yok kita ngintip arena Muktamar ke-35 Nahdlatul
Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang. Ternyata, Sistem
pemilihan Ketum PBNU dirombak total. Perubahan ini membuat peluang Gus Kikin
dan Gus Yahya bakal bersaing ketat. Nikmati narasinya sambil seruput Koptagul,
wak!
Dulu, mekanismenya lumayan
demokratis. Nama calon diusulkan PCNU, PWNU, dan PCINU. Setelah mendapat restu
Rais Aam, ratusan muktamirin memilih langsung dengan sistem one man one vote
jika musyawarah mufakat gagal menemukan jodohnya.
Sekarang belok. Setelah sidang
pleno alot sampai dini hari, muktamirin melakukan voting tertutup. Hasilnya 401
berbanding 150. Ketum PBNU berikutnya dipilih melalui AHWA, dewan ulama sepuh
yang sebelumnya bertugas memilih Rais Aam. Keputusan ini baru disahkan Minggu,
30 Agustus 2026 sekitar pukul 00.39 WIB.
Mekanismenya, PCNU, PWNU, dan
PCINU tetap boleh mengusulkan nama, bahkan lebih dari satu. Nama-nama tersebut
diranking berdasarkan dukungan. Kandidat dengan dukungan terbanyak kemudian
diserahkan kepada AHWA. Setelah mendapat restu Rais Aam, para kiai sepuh
berembuk menentukan siapa paling layak menjadi Ketum.
Bahasa Warung Kopinya, Dulu Adu
Suara, Sekarang Adu Maslahat.
Kalau mau sedikit memakai istilah
ushul fikih, perubahan ini seperti menggeser titik tekan dari jumlah suara
menuju kemaslahatan. Ada aroma maslahah mursalah di sana. Jangan sampai pembaca
mendadak membuka kitab ushul fikih dan lupa kopinya tinggal ampas.
Dua nama langsung mencuat.
Pertama, Gus Yahya Cholil Staquf, petahana sudah lima tahun memimpin PBNU.
Modalnya pengalaman, jaringan, dan mesin organisasi yang sudah terbentuk.
Kedua, Gus Kikin alias KH Abdul
Hakim Mahfudz, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng sekaligus Ketua PWNU Jawa
Timur dan cicit Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari. Kalau Gus Yahya membawa modal
pengalaman, Gus Kikin membawa Tebuireng, Jawa Timur, dan garis keturunan
muassis NU.
Namun kandidat lain belum tentu
masuk angin. Ada Gus Salam dari Denanyar, cucu KH Bisri Syansuri; Gus Yusuf
dari API Tegalrejo Magelang; Gus Rozin, putra KH Sahal Mahfudh; serta Zulfa
Mustofa, yang pernah menjadi penjabat ketum pada masa-masa NU sedang panas.
Nasaruddin Umar yang sempat disebut-sebut memilih lebih fokus di Kementerian
Agama.
Di tengah perubahan mekanisme
itu, muncul pula kelompok yang menamakan diri KPK NU. Bukan Komisi
Pemberantasan Korupsi versi gedung merah putih. Ini kelompok warga Nahdliyin
yang secara sukarela membentuk gerakan moral. Mereka mengenakan kaos
bertuliskan “KPK NU” dan mengawal Muktamar agar bebas politik uang, jual-beli
dukungan, serta transaksi kepentingan.
Mereka sempat beraksi di kompleks
makam KH Abdul Wahab Chasbullah di Tambakberas, menyerukan agar Muktamar tidak
dicemari cara-cara transaksional.
Apakah benar ada money politik?
Isunya memang klasik dan hampir selalu muncul dalam Muktamar NU, termasuk 2015
dan 2021. Pada Muktamar ke-35 ini juga muncul keluhan dan peringatan dari kiai
sepuh, Ma’ruf Amin, Forum Ulama Nahdliyin, serta sejumlah tokoh mengenai dugaan
pengondisian, intimidasi, dan pendekatan berbau uang.
Namun sampai sekarang, belum ada
bukti hukum yang telah diputuskan pengadilan atau kasus money politik Muktamar
2026 yang resmi terbukti secara hukum. Jadi yang beredar sejauh ini lebih
banyak berupa kekhawatiran, seruan moral, dan upaya pencegahan.
Menariknya, setelah mekanisme
AHWA disahkan, proses berikutnya dijadwalkan berlangsung hari ini, Minggu 30
Agustus 2026: penetapan anggota AHWA, pemilihan Rais Aam, kemudian pemilihan
Ketum PBNU oleh AHWA.
Di sinilah pertarungan memasuki
babak baru. Gus Yahya dan Gus Kikin seperti dua pendekar pesantren yang sudah
saling pandang. Tidak perlu keris. Tidak perlu jurus. Cukup jaringan, dukungan,
senyum, dan kalkulasi.
Karena sekarang, yang menentukan
bukan cuma siapa paling banyak dipilih. Tetapi siapa akhirnya dianggap paling
maslahat oleh para kiai sepuh. Kopinya boleh pahit. Politiknya jangan sampai
lebih pahit.
Penulis : Rosadi Jamani (Ketua
Satu Pena Kalimantan Barat)
