 |
| Ketua BPK, Isma Yatun Saat Bersama Ketua MPR, Ahmad Muzani |
KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) –
Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara mendapat apresiasi dari
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR). Tren positif tersebut
antara lain tercermin dari semakin banyaknya kementerian/lembaga dan pemerintah
daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK).
Hal tersebut disampaikan dalam
Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR dengan Pimpinan BPK di Kantor Pusat BPK,
Jakarta, Senin (10/8), dalam rangkaian komunikasi antarlembaga negara menjelang
Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus 2026.
Ketua BPK, Isma Yatun mengatakan,
pertemuan tersebut menjadi momentum bagi kedua lembaga negara untuk membahas
penguatan tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
“Dalam silaturahmi ini, BPK dan
MPR berdiskusi mengenai tata kelola akuntabilitas laporan keuangan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah. Silaturahmi ini diarahkan untuk membicarakan
berbagai hal yang bermanfaat bagi bangsa dan negara,” ujar Isma Yatun.
Ketua MPR, Ahmad Muzani
memberikan apresiasi terhadap tren positif yang terlihat dari hasil pemeriksaan
BPK. Menurutnya, peningkatan opini WTP pada laporan keuangan
kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah menunjukkan adanya perbaikan dalam
kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
“Meningkatnya opini WTP
menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan negara terus mengalami
perbaikan. Ini merupakan indikator positif bahwa tata kelola dan
pertanggungjawaban keuangan pemerintah semakin baik,” ujar Ahmad Muzani.
Pertemuan ini juga membahas peran
BPK sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk pemeriksaan pada
kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Isma Yatun menegaskan bahwa
pemeriksaan BPK tidak berhenti pada pemberian opini, tetapi juga diarahkan
untuk mendorong perbaikan tata kelola secara berkelanjutan.
“BPK terus mendorong agar hasil
pemeriksaan menjadi bagian dari upaya perbaikan pengelolaan keuangan negara.
Tujuannya bukan hanya menghasilkan laporan yang akuntabel, tetapi memastikan
pengelolaan keuangan negara semakin efektif, transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan,” tegas Isma Yatun.
Pertemuan tersebut turut dihadiri
Wakil Ketua BPK, Budi Prijono, dan para Wakil Ketua MPR, Bambang Wuryanto,
Rusdi Kirana, Hidayat Nur Wahid, dan Edhie Baskoro Yudhoyono. (Sumber : Biro Humas dan Kerja Sama
Internasional).
