KALBARNEWS.CO.ID
(PAPUA) – Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar lokakarya pencegahan korupsi dalam
penyusunan tata ruang daerah pasca pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di
Tanah Papua, sebagai rangkaian acara Road to Hakordia tahun 2023 di Jayapura
Papua pada hari Jumat (17 November 2023).
Kepala
Satuan Tugas (Kasatgas) Korsup Pencegahan KPK, Dian Patria menjelaskan
pentingnya lokakarya pencegahan ini.
“Kita
perlu periksa kembali, jangan sampai ada modus operandi tertentu dibalik
kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat, agar penyusunan tata ruang di tanah
Papua dapat terlepas dari tindak pidana korupsi, juga konflik kepentingan,”
ucap Patria.
Dian
mengingatkan agar penyusunan tata ruang di tanah Papua harus terlepas dari
tindak pidana korupsi, juga konflik kepentingan.
“Sebagaimana
disampaikan pihak ATR/BPN, Papua adalah kawasan tambang. Jangan sampai ada
pesan-pesan tertentu yang titip-menitip maupun pesan kavling tambang untuk
kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan masyarakat,” tegas Dian.
Kepala
Bappeda Provinsi Papua Selatan Ulmi mengatakan bahwa kegiatan lokakarya ini
untuk menyamakan persepsi dan melihat kesesuaian praktik di lapangan dengan
kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam Perda Papua.
“Pada
prinsipnya, kami Provinsi Papua Selatan sudah melakukan proses. Sesuai rapat
per tanggal 9 Mei tahun 2023, kami putuskan untuk mengikuti Perda Papua nomor
23 tahun 2013, di mana ada pasal-pasal khusus untuk DOB, seperti tentang
penyusunan RT/RW,” kata Ulmi. (Sumber : Humas KPK RI).
Editor
: Aan
