![]() |
| Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD |
KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) — Mantan
Menko Polhukam, Mahfud MD meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Direktorat
Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) diperiksa setelah Mahkamah Agung (MA)
mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Wakil
Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Desakan tersebut disampaikan
Mahfud melalui akun X @mohmahfudmd pada Jumat, 30 Oktober 2026. Ia menilai
persoalan penerbitan surat keterangan atau Suket itu perlu ditindaklanjuti
melalui proses pidana.
Mahfud Pisahkan Persoalan Politik
dan Pidana
Dalam unggahannya, Mahfud
menyebut putusan MA mengenai pembatalan Suket penyetaraan pendidikan Gibran
sudah memberikan kejelasan.
“Vonis MA yg membatalkan Suket
Setara SMA utk. Gibran sdh jelas. Follow up atas jabatannya sbg Wapres terserah
kpd politik, mau pilih jalan yang mana,” tulis Mahfud.
Ia kemudian menekankan bahwa
persoalan penerbitan dokumen tersebut tidak semestinya berhenti pada putusan
tata usaha negara.
“TETAPI pembuatan Suket dan
penyelundupan pasal 18 ayat (3) hrs diproses scr. pidana. KPU dan Dit.
Dikdasmen seharusnya segera diperiksa,” lanjutnya.
Pernyataan itu memperlihatkan dua
hal yang dibedakan Mahfud, yakni tindak lanjut politik atas posisi Gibran
sebagai wakil presiden dan dugaan persoalan pidana dalam proses penerbitan
Suket.
Namun, desakan pemeriksaan
tersebut merupakan pandangan Mahfud. Dugaan tindak pidana belum dapat
dinyatakan terbukti hanya berdasarkan putusan perkara tata usaha negara.
MA Kabulkan Kasasi Perkara Suket
Gibran
Sebelumnya, MA mengabulkan
permohonan kasasi yang diajukan advokat H.M. Subhan Palal dalam perkara Nomor
742 K/TUN/2026.
Putusan tersebut ditetapkan pada
Jumat, 30 Oktober 2026, oleh majelis hakim yang diketuai Yulius bersama Maftuh
Effendi dan Hari Sugiharto sebagai hakim anggota.
Dalam amar putusannya, MA
menyatakan mengabulkan kasasi, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, dan
mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
Perkara tersebut berkaitan dengan
Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019.
Dokumen penyetaraan pendidikan
tersebut menjadi objek gugatan yang diajukan Subhan terhadap Kementerian
Pendidikan Dasar dan Menengah.
Informasi putusan tercatat dalam
laman Kepaniteraan Mahkamah Agung. Meski demikian, salinan lengkap beserta
pertimbangan hukum majelis perlu menjadi rujukan untuk memahami seluruh
konsekuensi putusan tersebut.
Pasal 18 Ayat (3) PKPU Ikut
Disorot
Selain penerbitan Suket, Mahfud
turut menyinggung Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.
Ia menyebut adanya dugaan
penyelundupan ketentuan dalam pasal tersebut yang menurutnya perlu diproses
secara pidana.
Mahfud juga secara khusus meminta pemeriksaan terhadap KPU dan Direktorat Dikdasmen untuk menelusuri proses penerbitan serta penggunaan dokumen penyetaraan pendidikan tersebut. (tim liputan).
