SPBU Nelayan Pelabuhan Rasau Jaya
KALBARNEWS.CO.ID (KUBU RAYA) – Polemik dugaan pelanggaran di SPBU Nelayan kawasan Pelabuhan Rasau Jaya mendapat perhatian serius dari Bupati Kubu Raya Sujiwo. Pemerintah daerah mengundang pihak Pertamina, DPRD, perwakilan nelayan, serta pengelola SPBU untuk membahas persoalan tersebut. (28/9/2026)
Sujiwo mengatakan langkah tersebut diambil setelah muncul informasi dan keluhan masyarakat yang viral di media. Menurutnya, setiap persoalan yang berpotensi menimbulkan keresahan sosial harus segera ditangani sebelum berkembang lebih luas.
“Begitu ada percikan, itu harus saya padamkan. Begitu ada gejolak sedikit, saya harus ambil langkah,” ujar Sujiwo.
Ia menegaskan pemerintah tidak alergi terhadap pemberitaan media. Justru, publikasi dinilai menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi dan mengawal persoalan di tengah masyarakat.
“Jangan alergi dengan publikasi, jangan alergi dengan media. Saya selalu katakan kepada jajaran, mau setiap hari diberitakan juga tidak apa-apa selama kerja kita benar,” katanya.
Terkait dugaan pelanggaran dalam penyaluran BBM subsidi, Sujiwo meminta Pertamina memberikan penjelasan secara terbuka, termasuk memastikan apakah penyaluran BBM di SPBU nelayan tersebut telah sesuai dengan rekomendasi dan penerima yang berhak.
Ia menyebut adanya informasi mengenai penggunaan selang, motor air hingga aktivitas penyaluran pada malam hari. Namun, Sujiwo menyerahkan penjelasan mengenai dugaan pelanggaran tersebut kepada pihak-pihak terkait agar informasi yang diterima publik tidak berkembang liar.
Di sisi lain, Sujiwo menyoroti dampak penghentian sementara operasional SPBU terhadap nelayan. Ia mengaku mulai mendapat informasi mengenai keresahan masyarakat pesisir yang bergantung pada BBM untuk aktivitas mencari nafkah.
Karena itu, Sujiwo meminta Pertamina segera mencari jalan keluar agar kebutuhan BBM nelayan tetap terpenuhi tanpa mengabaikan ketentuan penyaluran BBM subsidi.
“Ketika ini bicara tentang keberlangsungan hidup nelayan, ini bagian dari keselamatan rakyat. Maka saya minta Pertamina segera mencarikan solusi supaya nelayan tidak terancam mata pencahariannya,” tegasnya.
Sujiwo menekankan bahwa penyelesaian persoalan harus berjalan beriringan: dugaan pelanggaran tetap harus dijelaskan dan ditindak sesuai ketentuan, sementara kebutuhan dasar nelayan juga harus mendapat solusi.
“Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Itu yang harus menjadi prioritas,” pungkasnya. (tim liputan).
Editor : Heri
