KALBARNEWS.CO.ID JAKARTA – Provinsi Kalimantan Barat berhasil memborong lima penghargaan nasional dalam bidang pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah. Penghargaan tersebut diraih dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis, 24 September 2026.
Pada tingkat provinsi, Kalimantan Barat meraih predikat TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2026 Wilayah Kalimantan dan TP2DD Provinsi Terbaik III 2026 Wilayah Kalimantan.
Capaian tersebut sejalan dengan kinerja pengendalian inflasi Kalimantan Barat. Sepanjang 2025, realisasi inflasi Kalbar tercatat sebesar 1,85 persen (yoy), masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen.
Pengendalian inflasi tersebut didukung dengan penerbitan 27 surat keputusan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta pelaksanaan rangkaian High Level Meeting sepanjang 2025 untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Sementara itu, di tingkat kabupaten/kota, Kota Pontianak berhasil meraih dua penghargaan sekaligus, yakni TP2DD Tingkat Kota Terbaik 2026 Wilayah Kalimantan dan TPID Kota Berkinerja Terbaik III 2026 Wilayah Kalimantan.
Kota Pontianak mencatat realisasi inflasi sebesar 1,50 persen (yoy) pada 2025. Capaian tersebut turut didukung berbagai inovasi dalam pengendalian harga dan digitalisasi transaksi daerah.
Adapun Kabupaten Landak meraih predikat TPID Kota/Kabupaten Berprestasi III 2026 Wilayah Kalimantan.
Sejumlah inovasi daerah menjadi bagian dari capaian tersebut. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengembangkan SaPaHH DOKAR (Sinergi Pengawasan Sebaran Day Old Chick Kendalikan Inflasi Kalbar) untuk mengawasi ketersediaan dan sebaran bibit ayam ras sebagai salah satu komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi.
Di Kota Pontianak, inovasi JEPIN KIPAS diterapkan sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi kenaikan harga pangan. Sistem ini memanfaatkan notifikasi melalui WhatsApp untuk membantu memantau perkembangan harga dan memberikan informasi secara lebih cepat.
Sementara itu, Kabupaten Landak menerapkan SIJANTAN (Strategi Monitoring Jaringan Irigasi Pertanian) untuk memantau kondisi jaringan irigasi pertanian. Inovasi tersebut turut mendukung peningkatan produksi padi di Landak, dari 100.241 ton pada 2024 menjadi 125.122 ton pada 2025.
Pada aspek digitalisasi transaksi pemerintah daerah, Kalimantan Barat mengoperasikan QRIS dinamis untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui SAMSAT GOKATAN.
Kota Pontianak juga memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah melalui aplikasi EPonti. Sementara itu, Kota Singkawang dan Kabupaten Landak masing-masing menerapkan QRIS dinamis melalui SIGAP dan SAPALA, bekerja sama dengan Bank Kalbar.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Doni Septadijaya, mengatakan sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah akan terus diperkuat melalui berbagai program inovasi TPID dan TP2DD.
Menurutnya, penguatan tersebut akan dilanjutkan pada 2026, antara lain melalui capacity building dan pendampingan kebijakan. Langkah ini diarahkan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Kalimantan Barat.
Lima penghargaan nasional tersebut menjadi capaian atas berbagai inovasi dan kolaborasi pemerintah daerah bersama Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga serta mendorong percepatan transformasi digital di daerah.
