KALBARNEWS.CO.ID
(JAKARTA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan berbagai
program dan isu prioritas dalam Presidensi G20 Indonesia akan dilanjutkan pada
Presidensi G20 India, yang mana sudah dimulai pada Desember 2022 ini.
Sri Mulyani : Program Prioritas G20 Indonesia Dilanjutkan Di G20 India
“Jadi untuk program prioritas isu di Presidensi G20 Indonesia akan terus
dilakukan oleh India sebagai the next Presidensi,”
kata Sri Mulyani di depan awak media setelah acara Malam Apresiasi Presidensi
G20 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa.(20 Desember 2022).
Adapun, berbagai program prioritas tersebut diantaranya dana pandemi (pandemic fund), khususnya yang
berhubungan dengan perubahan iklim (climate
change), yang mana dana tersebut digunakan untuk pencegahan,
kesiapsiagaan, dan respons menghadapi pandemi berikutnya.
Selain itu, program prioritas yang akan dilanjutkan pada Presidensi G20 India
diantaranya transformasi digital, penanggulangan krisis pangan dan energi, serta
program khusus finance track yaitu central bank digital currency (CDBC) dan global taxation.
Adapun, CDBC merupakan uang digital yang diterbitkan dan peredarannya dikontrol
oleh bank sentral yang digunakan sebagai alat pembayaran sah untuk menggantikan
uang kartal, serta akan bertindak sebagai representasi digital dari mata uang
suatu negara.
Sedangkan, global
taxation merupakan suatu sistem pengenaan PPh yang mengenakan
pajak atas seluruh jenis penghasilan tanpa memperhatikan karakteristik, sumber,
dan jenis penghasilan yang diperoleh wajib pajak (WP)
Dalam kesempatan ini, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menyebut
pihaknya bersama PLN akan menindaklanjuti dan memonitor berbagai kesepakatan
dalam Energy
Transition Mechanism (ETM) pada KTT G20 di Bali, seperti skema Just Energy Transition Partnership (JETP) yang
senilai 20 miliar dolar AS.
“Berbagai kesepakatan ETM dimana ada JETP 20 miliar (dolar AS) kita monitor
dengan PLN. Dan program ETM yang bisa diwujudkan, sehingga dana- dana tersebut
benar benar bisa masuk (ke Indonesia),” kata Sri Mulyani.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta
untuk segera menindaklanjuti dan memonitoring berbagai komitmen investasi yang
didapatkan Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.
Jakarta, 20/12 (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati menyampaikan berbagai program dan isu prioritas dalam Presidensi G20
Indonesia akan dilanjutkan pada Presidensi G20 India, yang mana sudah dimulai
pada Desember 2022 ini.
“Jadi untuk program prioritas isu di Presidensi G20 Indonesia akan terus
dilakukan oleh India sebagai the next Presidensi,”
kata Sri Mulyani di depan awak media setelah acara Malam Apresiasi Presidensi
G20 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa.
Adapun, berbagai program prioritas tersebut diantaranya dana pandemi (pandemic fund), khususnya yang
berhubungan dengan perubahan iklim (climate
change), yang mana dana tersebut digunakan untuk pencegahan,
kesiapsiagaan, dan respons menghadapi pandemi berikutnya.
Selain itu, program prioritas yang akan dilanjutkan pada Presidensi G20 India
diantaranya transformasi digital, penanggulangan krisis pangan dan energi,
serta program khusus finance track yaitu central bank digital currency (CDBC) dan global taxation.
Adapun, CDBC merupakan uang digital yang diterbitkan dan peredarannya dikontrol
oleh bank sentral yang digunakan sebagai alat pembayaran sah untuk menggantikan
uang kartal, serta akan bertindak sebagai representasi digital dari mata uang
suatu negara.
Sedangkan, global
taxation merupakan suatu sistem pengenaan PPh yang mengenakan
pajak atas seluruh jenis penghasilan tanpa memperhatikan karakteristik, sumber,
dan jenis penghasilan yang diperoleh wajib pajak (WP)
Dalam kesempatan ini, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menyebut
pihaknya bersama PLN akan menindaklanjuti dan memonitor berbagai kesepakatan
dalam Energy
Transition Mechanism (ETM) pada KTT G20 di Bali, seperti skema Just Energy Transition Partnership (JETP) yang
senilai 20 miliar dolar AS.
“Berbagai kesepakatan ETM dimana ada JETP 20 miliar (dolar AS) kita monitor
dengan PLN. Dan program ETM yang bisa diwujudkan, sehingga dana- dana tersebut
benar benar bisa masuk (ke Indonesia),” kata Sri Mulyani.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta
untuk segera menindaklanjuti dan memonitoring berbagai komitmen investasi yang
didapatkan Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. (Tim Liputan)
Editor : Aan
