KALBARNEWS.CO.ID
(KAPUAS HULU) - Bupati Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Fransiskus Diaan
berharap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 dapat
memulihkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Sabtu (18 Desember 2022).
Pemkab Kapuas Hulu Harap APBN 2023 Pulihkan Ekonomi Di Daerah
"APBN juga menjadi instrumen perlindungan
sosial kepada masyarakat yang rentan dan harus mampu mendorong kelanjutan
pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural," kata Fransiskus
Diaan di Putussibau.
Fransiskus mengatakan saat penyerahan Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 beberapa waktu lalu, Presiden Joko
Widodo menyampaikan bahwa situasi ekonomi dunia sedang bergolak, namun ekonomi
Indonesia termasuk baik.
Meskipun demikian, lanjutnya, hal tersebut perlu
menjadi perhatian bersama dalam pelaksanaan anggaran tahun 2023 agar dapat
mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.
Dia menyebutkan pertumbuhan ekonomi nasional di
kuartal II Tahun 2022 tumbuh 5,44 persen dan di kuartal III tumbuh lebih baik
di angka 5,72 persen.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan
Barat pada Triwulan III-2022 mengindikasikan keberhasilan pemulihan ekonomi,
yaitu tumbuh sebesar 6,48 persen.
"Secara kumulatif Triwulan III-2022 terhadap
kumulatif Triwulan III-2021, ekonomi Kalimantan Barat mengalami pertumbuhan
sebesar 5,00 persen," jelasnya.
Meningkatnya rata-rata produksi komoditas unggulan
Triwulan III-2022 dibandingkan dengan Triwulan II-2022 membuat ekonomi tumbuh
1,15 persen, imbuhnya.
Berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB), kondisi perekonomian Kalimantan Barat atas dasar harga berlaku
Triwulan III-2022 mencapai Rp64.218,70 miliar dan atas dasar harga konstan 2010
mencapai Rp37.295,06 miliar.
"Volume perdagangan kita juga disampaikan
terus tumbuh hingga mencapai 58 persen dan kita mengalami surplus perdagangan
dunia selama 30 bulan terakhir berturut-turut, ini juga sesuatu yang harus kita
syukuri," tuturnya.
Namun demikian, sesuai pesan Presiden Jokowi,
pemerintah daerah harus waspada dan hati-hati. Semuanya harus memiliki perasaan
yang sama bahwa keadaan sekarang ini, utamanya ekonomi global memang tidak
berada pada posisi yang normal, tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja.
"Oleh sebab itu, kita semuanya harus memiliki sense of crisis; bukan hanya untuk mampu bertahan, tetapi juga bisa
memanfaatkan setiap peluang yang ada," kata Fransiskus.
Selain itu, strategi dalam merespons tantangan
ekonomi global, seperti tergambar dalam APBN Tahun 2023, menempatkan APBN
sebagai instrumen untuk mengendalikan inflasi.
Pemerintah daerah juga memiliki andil dalam
memastikan distribusi dan pasokan di daerah masing-masing sehingga harga
terkendali. Untuk itu, APBN Tahun 2023 difokuskan pada enam kebijakan, antara
lain penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan akselerasi reformasi
sistem perlindungan sosial.
"Ini untuk memperbaiki data terpadu
kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi,"
jelasnya.
Kemudian, APBN juga untuk melanjutkan pembangunan
infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.
Pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru,
termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Selanjutnya, untuk revitalisasi industri.
Ini penting, yaitu dengan terus mendorong hilirisasi," tambahnya.
Terakhir ialah pemantapan reformasi birokrasi dan
penyederhanaan regulasi.
"Fokus kebijakan tersebut membutuhkan
pengawalan yang ketat dari semua pihak," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga meminta kepada
seluruh satuan kerja (satker) dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk
mengendalikan dan mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada, tidak
terjebak rutinitas, memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya
produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Saya harapkan percepatan realisasi belanja
di APBN maupun APBD Tahun 2023 dapat dilakukan oleh satuan kerja dan OPD,"
ujar Fransiskus. (Tim Liputan)
Editor : Aan
