 |
| Komisi VII DPR RI Dukung Program Kompor Induksi PLN |
Selain
mengatasi persoalan oversupply listrik, penggunaan kompor induksi akan
mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikarenakan
impor LPG.
Hal tersebut
disampaikan Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto terkait upaya mengatasi
persoalan oversupply listrik di Indonesia pada hari Kamis (30 Juni 2022).
Ketua Komisi
VII DPR RI Sugeng Suparwoto, menyatakan Komisi VII dengan antusias mendukung
program kompor listrik yang diusung oleh PLN, apalagi dengan adanya penghematan
APBN untuk impor gas.
"Inilah
beban APBN yang akan kita pikul. Maka apa pun yang bisa dilakukan, kalau betul
dengan kompor listrik dapat mengurangi kelebihan beban APBN ini, alangkah
bagusnya," ujarnya.
Menurutnya,
sosialisasi yang dilakukan oleh PLN harus baik dan informasi sampai ke
masyarakat dengan tepat. Dengan begitu, memudahkan masyarakat untuk menyadari
bahwa kompor induksi lebih murah dan efisien dalam mengonsumsi energi untuk
keperluan masak.
Direktur
Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan untuk mengatasi oversupply listrik, PLN
mendorong adaptasi kompor induksi oleh masyarakat. Hal ini pun sesuai dengan
arahan Presiden RI Joko Widodo. Darmawan mengatakan PLN mendorong penggunaan 15
juta kompor induksi untuk pelanggan PLN dalam jangka waktu selama 3 tahun
mendatang.
"Ini
akan menambah beban untuk pembangkit PLN sebesar 6,3 Giga Watt (GW). Artinya,
program ini selain mengurangi impor energi, juga sekaligus mengurangi subsidi,
serta menyelesaikan kondisi oversupply,” paparnya.
Mendapat
dukungan Komisi VII DPR RI, Darmawan berharap ke depannya sosialisasi program
ini dapat berjalan dengan lancar. Apalagi, program konversi ke kompor induksi
ini juga akan membentuk rantai pasok, sehingga akan meningkatkan aktivitas
ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang berdampak terhadap pertumbuhan
ekonomi.
Berdasarkan
data Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) setiap Rp1 triliun investasi dalam
negeri mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1.438 orang. Dengan proyeksi
investasi dari program konversi sekitar Rp14 triliun, maka dapat menyerap tenaga
kerja sekitar 20.132 orang.
Untuk memastikan
kesiapan kapasitas produksi 5 juta kompor induksi pada 2023, 2024 dan 2025, PLN
telah melakukan diskusi dengan produsen. Hasilnya, 6 pabrikan lokal sudah
memberikan komitmen untuk memproduksi dengan kandungan TKDN secara bertahap
akan naik sampai 70 persen.
Hasil
produksi dari produsen lokal ini nantinya akan disalurkan kepada masyarakat
berpenghasilan rendah dan usaha mikro, berupa 1 unit kompor induksi 2 tungku
dan 1 set perlengkapan memasak berupa penggorengan dan panci. PLN juga akan
memberikan bantuan pemasangan instalasi serta penambahan daya gratis untuk
kompor induksi.
Untuk
memastikan bantuan tepat sasaran, Darmawan menambahkan, PLN telah menyiapkan
program secara detail yang berbasis digital. Mulai dari data keluarga penerima
manfaat (KPM), sistem monitoring pemakaian energi, lokasi, dan sistem operasional,
sampai ke pembayaran.
"Saat
ini sedang dilakukan uji coba melalui pilot project di Bali dan Solo dengan
target selesai pada bulan Juli. Kenapa di Bali, karena penggunaan kompor
induksi ini merupakan bagian dari transisi energi yang menjadi salah satu
agenda kunci pada Presidensi G20 di Indonesia," pungkas Darmawan. (tim
liputan).
Editor :
Heri
