Awasi Jalanya Pilkada Serentak 2020, DPD RI Temui Gubernur Kalbar

KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan kunjungan kerja ke kantor Gubernur Kalbar, Jumat (27/11/2020).

Kunjungan yang diterima langsung Gubernur Kalbar H. Sutarmidji S.H., M.Hum., dalam rangka pengawasan tahapan pilkada serentak tahun 2020 pada tujuh kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Wakil Ketua DPD RI Dr.Mahyudin yang memimpin kunjungan kerja tersebut mengutarakan, untuk Pilkada serentak ini sangat berbeda dari penyelenggaraan Pilkada sebelumnya yang berada pada situasi Pandemic Covid-19 melanda Indonesia.

“Secara umum kami sudah mendapatkan gambaran dari Gubernur Kalbar, bahwa Kalbar akan melakukan pilkada di tujuh kabupaten dan sudah siap dari penyelenggara pemilu serta pihak keamanan. Semoga menemukan para pemimpin-pemimpin yang bisa membawa aspirasi masyarakat dan membangun Kalbar lebih baik lagi di masa mendatang,” ungkap Dr. Mahyudin, S.T., M.M.

Lanjutnya bahwa berdasarkan pemaparan dari Gubernur Kalbar, bahwasannya di tujuh kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada serentak ini sudah keluar dari zona merah penyebaran Covid-19 dan siap untuk menyelenggarakan pilkada dengan menaati protokol kesehatan saat pada hari pencoblosan.

“Tadi bapak Gubernur Kalbar bilang bahwa tidak ada daerah rawan di kalbar, semuanya baik-baik saja. Bahkan penyebaran Covid-19 sudah tidak ada zona merah, hanya ada dua daerah yang masih orange sedangkan lainnya sudah zona kuning bahkan ada zona hijau,” tuturnya.

Sementara itu, H. Sutarmidji S.H., M.Hum., mengungkapkan bahwa permasalahan yang terjadi saat ini banyak masyarakat belum menerima KTP Elektronik sebagai persyaratan dalam pemungutan suara saat pencoblosan.

“Terkait KTP elektronik ini selalu masalah daerah butuh fisik KTP elektronik sebanyak 20 ribu untuk tiga bulan, tapi yang diberikan pasti tidak sampai 20 ribu, kenapa mungkin saja Mendagri keterbatasan anggaran untuk pengadaan itu. Harusnya daerah beli saja misalnya satu KTP 20 ribu sampai 50 ribu sebagiannya kita beli, dari pada pusing,” ungkapnya.

Untuk penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pemilu, orang nomor satu di kalbar ini, memastikan bahwa pihak penyelenggara dan para calon kepala daerah sudah serta masyarakat sudah menaati.

"Penerapan protokol kesehatan saat pemilihan nantinya sudah siap," kata Gubernur Kalbar. Dalam kunker DPD RI juga, Anggota DPD RI Dapil Kalbar turut hadir dalam kunjungan tersebut seperti Maria Goreti S.Sos., M.Si., Erlinawati S.H., MAP, dan H. Sukiryanto, S.Ag berserta para staff. (tim liputan).

Editor : Aan

Baca juga: