KALBARNEWS.CO.ID PONTIANAK — BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Kalimantan Barat mencatat alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit tahun 2026 menjadi momentum terbesar dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan di sektor perkebunan sawit. Total sebanyak 73.744 pekerja rentan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di Kalbar mendapatkan perlindungan melalui anggaran tersebut.
Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi (KSI) BPJS Ketenagakerjaan Kalbar, Yori Pratama, menjelaskan bahwa pemanfaatan DBH Sawit ini berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sawit Perkebunan Sawit.
"Penggunaan DBH Sawit dibagi menjadi dua porsi: 80 persen untuk infrastruktur dan 20 persen untuk kegiatan lainnya. Salah satu kegiatan lainnya ini digunakan untuk perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di sektor perkebunan sawit," ujar Yori saat diwawancarai.
Sasaran perlindungan ini ditujukan bagi pekerja mandiri atau pekerja perkebunan sawit di ekosistem sawit yang tidak terdaftar di perusahaan (bukan pekerja formal). Program jaminan sosial yang diikutsertakan mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan iuran yang sangat terjangkau, yakni Rp16.800 per orang setiap bulannya.
Progres Perlindungan di Tingkat Provinsi
Khusus untuk porsi perlindungan pekerja rentan yang dianggarkan melalui DBH Sawit di tingkat Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2026, tercatat rincian data sebagai berikut:
* Total Target Penganggaran: 35.768 pekerja.
* Sudah Realisasi: 13.153 pekerja.
* Sedang Berproses: 22.615 pekerja (tahap verifikasi data selesai dan menunggu SK Penetapan Gubernur).
"Verifikasi data untuk 22.615 pekerja tersebut sudah selesai dan tinggal menunggu SK penetapan dari gubernur. Kami memperkirakan proses ini dapat segera tuntas pada bulan November ini sehingga mereka segera terlindungi," tambahnya.
BPJS Ketenagakerjaan Kalbar mencatat bahwa capaian penganggaran melalui DBH Sawit pada tahun 2026 ini merupakan angka tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2025, program perlindungan pekerja rentan melalui DBH Sawit belum masuk ke dalam program kerja, sementara tahun-tahun sebelumnya angka kepesertaannya masih berada di bawah 35.000 pekerja.
Dengan adanya sinergi bersama pemerintah daerah ini, BPJS Ketenagakerjaan berharap seluruh pekerja rentan perkebunan sawit di Kalimantan Barat dapat bekerja dengan rasa aman dan terlindungi dari risiko sosial ekonomi.
