![]() |
| Wabup Sukiryanto Bacakan Pandangan Fraksi terhadap RAPBD 2027 |
KALBARNEWS.CO.ID (KUBU RAYA) – Wakil
Bupati Kubu Raya, Haji Sukiryanto membacakan jawaban Bupati Kubu Raya, Haji
Sujiwo, atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kubu Raya
Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kubu Raya, Rabu
(21/10/2026).
Dalam jawaban tersebut, Bupati
Kubu Raya Haji Sujiwo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh
fraksi DPRD atas berbagai pandangan, saran, serta masukan yang disampaikan
dalam pembahasan Nota Keuangan dan RAPBD Tahun Anggaran 2027.
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
menegaskan bahwa penyusunan kebijakan anggaran daerah harus dilakukan secara
cermat, transparan, dan bertanggung jawab, dengan mengutamakan kepentingan
masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Dalam sambutan yang dibacakan
Wakil Bupati Haji Sukiryanto, Bupati menekankan bahwa setiap kebijakan anggaran
harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam peningkatan kualitas
pelayanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, perluasan
kesempatan usaha, serta kemudahan akses terhadap pelayanan publik.
Menurutnya, masukan dari
fraksi-fraksi DPRD merupakan bagian penting dalam menyempurnakan perencanaan
anggaran agar program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, terukur,
dan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.
Optimalisasi PAD dan Efisiensi
Anggaran
Terkait optimalisasi Pendapatan
Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan terus berupaya
meningkatkan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak
serta retribusi daerah.
Upaya tersebut dilakukan melalui
pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak, perluasan basis penerimaan,
peningkatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem
pemungutan pajak dan retribusi.
Langkah ini diharapkan dapat
memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga ketergantungan terhadap pendapatan
transfer dapat dikurangi secara bertahap, sekaligus mendukung pembiayaan
berbagai program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
Sementara itu, mengenai penurunan
pendapatan transfer pada Tahun Anggaran 2027, pemerintah daerah menjelaskan
bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh kebijakan anggaran pemerintah pusat,
perubahan alokasi transfer, serta penyesuaian perhitungan penerimaan.
Untuk mengantisipasi kondisi
tersebut, Pemkab Kubu Raya akan memprioritaskan belanja pada program-program
strategis dan pelayanan dasar masyarakat. Efisiensi penggunaan anggaran juga
menjadi perhatian agar setiap alokasi belanja memberikan manfaat yang optimal.
Selain itu, koordinasi dengan
pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus diperkuat
guna mendukung keberlanjutan program pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.
Pemerataan Pembangunan Jadi
Perhatian
Dalam aspek pemerataan
pembangunan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menegaskan komitmennya untuk
mendorong pembangunan yang menjangkau seluruh wilayah, tidak hanya berorientasi
pada kawasan perkotaan.
Penentuan prioritas pembangunan
dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kondisi
infrastruktur, tingkat urgensi pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah.
Dengan pendekatan tersebut,
pemerintah daerah berharap pelaksanaan pembangunan dapat memberikan manfaat
yang lebih merata, termasuk bagi masyarakat di wilayah yang masih membutuhkan
peningkatan akses infrastruktur dan pelayanan publik.
Pemerintah daerah juga menyoroti
sejumlah isu lainnya yang menjadi perhatian fraksi-fraksi DPRD, antara lain
alokasi belanja pegawai, pengelolaan bantuan pemerintah untuk penanganan
kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta rencana pembangunan gedung DPRD
Kabupaten Kubu Raya.
Terkait rencana pembangunan
gedung DPRD, pemerintah daerah menjelaskan bahwa hal tersebut masih dalam
proses pembahasan rancangan peraturan daerah sesuai dengan tahapan dan
ketentuan yang berlaku.
Berbagai persoalan tersebut
menjadi bagian dari pembahasan yang perlu dicermati agar kebijakan anggaran
dapat disusun secara proporsional, sesuai kebutuhan, serta tetap memperhatikan
kemampuan keuangan daerah.
Masukan Fraksi Jadi Bahan
Penyempurnaan RAPBD
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
berharap seluruh pandangan, saran, dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi
DPRD dapat menjadi bahan penting dalam penyempurnaan RAPBD Tahun Anggaran 2027.
Sinergi antara pemerintah daerah
dan DPRD dinilai diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran yang ditetapkan nantinya
tidak hanya memenuhi ketentuan administrasi dan peraturan perundang-undangan,
tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Melalui perencanaan anggaran yang
tepat sasaran, pemerintah daerah berharap berbagai program pembangunan dapat
berjalan secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan publik,
memperkuat perekonomian daerah, serta mendorong peningkatan kesejahteraan
masyarakat Kabupaten Kubu Raya.
Rapat paripurna tersebut
merupakan bagian dari tahapan pembahasan anggaran daerah sebelum RAPBD
Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2027 memasuki tahapan pembahasan selanjutnya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah daerah berharap proses
pembahasan bersama DPRD dapat berjalan dengan baik sehingga APBD yang
ditetapkan nantinya benar-benar mencerminkan prioritas pembangunan dan
kepentingan masyarakat Kabupaten Kubu Raya. (tim liputan).
Editor : Heri
