Karhutla Makin Meluas, Ketapang Naikkan Status Menjadi Tanggap Darurat
KALBARNEWS.CO.ID (KETAPANG) – Pemerintah Kabupaten Ketapang resmi menaikkan status penanganan bencana dari siaga menjadi Tanggap Darurat Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Rabu (2 September 2026). Keputusan ini diambil setelah kondisi karhutla di berbagai wilayah terus memburuk dan menimbulkan dampak yang semakin luas terhadap kehidupan masyarakat.
Hingga awal September 2026, kebakaran tercatat telah melanda 15 dari 20 kecamatan di Kabupaten Ketapang. Tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, karhutla juga berdampak pada kualitas udara yang semakin menurun, meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), serta munculnya krisis air bersih di sejumlah wilayah akibat musim kemarau yang berkepanjangan.
Penetapan status tanggap darurat diputuskan dalam rapat yang dipimpin langsung oleh saya selaku Bupati Ketapang di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang. Rapat tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah terkait, serta camat dan kepala desa se-Kabupaten Ketapang yang mengikuti secara daring.
Perubahan status ini bukan sekadar administrasi, melainkan langkah strategis agar seluruh sumber daya yang tersedia dapat digerakkan secara maksimal dan lebih cepat dalam menghadapi situasi yang berkembang.
“Penetapan status tanggap darurat ini menjadi dasar kita untuk mengambil kebijakan yang lebih jauh, termasuk mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk penanggulangan karhutla,” tegas Bupati Ketapang Alexander Wilyo.
Menurutnya dukungan personel di lapangan saat ini relatif memadai. Selain unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, relawan, dan masyarakat, bantuan personel juga datang dari luar Kalimantan, termasuk dari satuan Brimob dan TNI yang diperbantukan untuk memperkuat upaya pemadaman.
Namun demikian, tantangan terbesar saat ini bukan lagi pada jumlah personel, melainkan keterbatasan sarana pendukung, terutama sumber air dan peralatan pemadaman di sejumlah lokasi yang sulit dijangkau.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Ketapang meminta pemerintah pusat meningkatkan intensitas operasi water bombing guna mempercepat pengendalian api, khususnya di wilayah pedalaman dan lahan mineral yang sulit diakses melalui jalur darat.
“Kita minta tambahan intensitas water bombing di Ketapang ditingkatkan. Ini sangat efektif untuk daerah pedalaman atau di kawasan tanah mineral,” ujar Bupati.
Bupati juga menjelaskan bahwa usulan penambahan helikopter water bombing telah disampaikan kepada pemerintah pusat. Selain itu, dukungan juga diharapkan dapat diberikan oleh Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Penerbad) di bawah Kodam XII/Tanjungpura guna memperkuat operasi pemadaman dari udara.
Saat ini dua unit helikopter bantuan BNPB telah berada di Bandara Rahadi Oesman Ketapang. Satu unit digunakan untuk operasi water bombing, sementara satu unit lainnya digunakan untuk patroli dan survei udara guna memantau perkembangan titik-titik kebakaran.
Meski demikian, Bupati menilai jumlah tersebut masih belum ideal mengingat luasnya wilayah terdampak dan meningkatnya jumlah titik api.
“Idealnya makin banyak makin bagus, di tengah kondisi karhutla yang semakin meluas dan memburuk.”
Selain kebutuhan armada udara juga menyoroti pentingnya ketersediaan bahan bakar avtur yang menjadi faktor penentu kelancaran operasi pemadaman dari udara.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Ketapang meminta dukungan dari Pertamina agar dapat menjamin ketersediaan avtur selama masa tanggap darurat berlangsung.
“Kita butuh avtur. Ini kaitannya dengan Pertamina. Saya berharap Pertamina pusat juga memberikan perhatian terhadap kondisi yang sedang kita hadapi dan dapat membantu penyediaan avtur,” terangnya.
Keberadaan tambahan helikopter tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila kebutuhan bahan bakarnya tidak tersedia.
“Keberadaan helikopter water bombing tidak akan dapat dimanfaatkan secara maksimal apabila ketersediaan avtur tidak terpenuhi.”
Bupati juga berharap seluruh dukungan dari berbagai pihak dapat bergerak cepat tanpa terhambat proses birokrasi yang panjang, mengingat situasi di lapangan membutuhkan respons yang segera dan terukur.
Kualitas Udara Memburuk, Kasus ISPA Meningkat
Selain fokus pada upaya pemadaman, pemerintah daerah juga memberikan perhatian serius terhadap dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh kabut asap.
Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa kualitas udara di Kabupaten Ketapang telah mencapai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sekitar 300 yang masuk kategori sangat tidak sehat. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang mencatat sebanyak 803 kasus ISPA yang berkaitan dengan memburuknya kualitas udara akibat asap kebakaran.
Data tersebut menjadi peringatan bahwa karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya.
Karena itu, Bupati meminta Dinas Kesehatan meningkatkan kesiapsiagaan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan agar mampu memberikan layanan optimal bagi masyarakat yang terdampak.
Pemerintah juga mulai mewaspadai potensi munculnya penyakit lain yang berkaitan dengan musim kemarau dan keterbatasan air bersih, termasuk diare dan gangguan kesehatan lainnya.
Kepada masyarakat terus mengimbau agar menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah dan mengurangi perjalanan ke wilayah yang terdampak asap tebal.
“Kalau tidak ada keperluan mendesak, jangan lewat Jalan Pelang dulu,” ungkapnya.
Bahkan, apabila kondisi dinilai semakin membahayakan keselamatan pengguna jalan, Pemerintah Kabupaten Ketapang tidak menutup kemungkinan untuk menutup sementara akses Jalan Pelang.
“Kalau memang tidak memungkinkan lagi, tutup saja Jalan Pelang agar tidak ada korban dengan kondisi yang ada.”
Larangan Membakar Diperketat
Di tengah situasi yang semakin ekstrem dan mengkhawatirkan, saya meminta seluruh camat dan kepala desa memperkuat langkah pencegahan di wilayah masing-masing. Pemerintah kecamatan dan desa diminta aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan maupun hutan dalam bentuk apa pun. Larangan tersebut juga mencakup pembakaran sampah rumah tangga yang berpotensi memicu kebakaran lebih besar di tengah kondisi cuaca yang sangat kering.
“Tidak boleh membakar dalam bentuk apa pun dan tujuan apa pun. Tahan dulu. Bakar sampah pun jangan dulu.”
Selain itu, seluruh perangkat daerah juga diminta memperkuat kampanye pencegahan dengan memasang baliho, spanduk, serta menyampaikan pesan-pesan edukatif kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mencegah kebakaran.
“Jaga dan rawat Ketapang.”
Camat dan Kepala Desa Diminta Lebih Aktif
Bupati Ketapang Alexander Wilyo juga memberikan perhatian khusus terhadap peran pemerintah di tingkat kecamatan dan desa.
"Saya meminta para camat menjadi koordinator utama penanganan karhutla di wilayah masing-masing dengan melibatkan unsur Muspika, pemerintah desa, perusahaan, relawan, serta seluruh elemen masyarakat," pintanya.
Bupati juga menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya bergerak ketika ada kunjungan pejabat atau pimpinan daerah ke lokasi kejadian.
“Saya dengar ada kades dan camat yang tidak aktif. Ada saat ada Pak Dandim, Bupati, Kapolres baru ada di lapangan. Harus aktif dalam situasi karhutla yang mengkhawatirkan,” ujarnya.
Kecepatan penanganan di tingkat bawah menjadi faktor penting untuk mencegah meluasnya kebakaran dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
Selain menghadapi kebakaran, pemerintah daerah juga harus menangani persoalan kekeringan dan kesulitan air bersih yang mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah.
Karena itu, seluruh pihak diajak memperkuat semangat gotong royong, saling membantu, dan memastikan warga yang mengalami kesulitan memperoleh dukungan yang diperlukan.
Status tanggap darurat yang telah ditetapkan diharapkan mampu mempercepat mobilisasi sumber daya, memperkuat dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta meningkatkan efektivitas penanganan karhutla dan dampaknya terhadap masyarakat.
Di tengah tantangan yang sedang dihadapi, satu pesan yang terus digaungkan adalah bahwa Ketapang merupakan rumah besar kita bersama. Menjaga hutan, mencegah kebakaran, menggunakan air secara bijak, serta saling membantu warga yang terdampak merupakan bentuk tanggung jawab bersama demi melindungi daerah yang kita cintai.
Karhutla mungkin menjadi ujian yang berat, tetapi dengan kepedulian, gotong royong, dan langkah nyata dari seluruh elemen masyarakat, Ketapang diyakini mampu melewati masa sulit ini dengan lebih kuat dan lebih siap menghadapi masa depan.(Fendi's/Tim)
Editor : Aan
