KALBARNEWS. CO. ID (KUBU RAYA) – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Forum Mahasiswa Daerah (FOMDA) Kalimantan Barat berencana menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Supadio, Jalan Arteri Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (3/9/2026).
Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat, sekaligus bertepatan dengan agenda kedatangan Menteri Kehutanan RI ke Kalimantan Barat.
Aksi direncanakan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Massa diperkirakan sekitar 30 orang dengan titik kumpul di salah satu kafe atau warung kopi di sekitar Bundaran Tugu Pesawat Kubu Raya.
Koordinator aksi disebutkan Fadil Maulana selaku Korwil BEM SI Kalbar. Peserta diperkirakan membawa bendera, spanduk serta pengeras suara sebagai alat penyampaian aspirasi.
Dalam konsolidasi yang digelar hingga Kamis dini hari, sejumlah perwakilan organisasi mahasiswa turut hadir. Mereka membahas sejumlah tuntutan, di antaranya meminta penetapan status bencana nasional untuk wilayah Kalimantan dan Sumatra, meminta solusi serta langkah mitigasi dari Menteri Kehutanan RI terkait karhutla, serta mendesak pengusutan terhadap perusahaan yang diduga melakukan pembakaran lahan dan pemberian sanksi sesuai ketentuan.
Berdasarkan hasil pendalaman, aksi tersebut disebut merupakan inisiatif BEM SI dan FOMDA Kalbar. Belum ditemukan adanya keterkaitan rencana aksi dengan tokoh maupun partai politik tertentu.
Penyampaian aspirasi diarahkan berlangsung tertib dan damai. Massa diimbau tidak melakukan pembakaran ban maupun benda lainnya, tindakan provokatif, atau aktivitas yang dapat mengganggu pengguna jalan serta operasional Bandara Supadio.
Meski jumlah awal diperkirakan sekitar 30 orang, massa masih berpotensi bertambah apabila terjadi mobilisasi dari elemen mahasiswa maupun masyarakat yang memiliki perhatian terhadap persoalan karhutla.
Lokasi aksi menjadi perhatian karena berada di jalur akses menuju Bandara Supadio dan berdekatan dengan jalur pergerakan pejabat pemerintah. Karena itu, pengamanan dan pengaturan lalu lintas diperlukan untuk menjaga kelancaran aktivitas masyarakat maupun operasional bandara.
Aparat keamanan diharapkan mengedepankan pendekatan persuasif dan proporsional, sekaligus memastikan penyampaian aspirasi tidak menghambat akses menuju bandara maupun perjalanan pejabat.
Sementara itu, koordinasi dengan pihak pengelola Bandara Supadio juga diperlukan untuk memantau akses keluar-masuk bandara dan mengantisipasi apabila terjadi peningkatan kepadatan massa di sekitar lokasi aksi. (tim Liputan).
Editor : Heri
