KALBARNEWS.CO.ID (KUBU RAYA) – Bupati Kubu Raya Sujiwo menegaskan pentingnya validasi dan akurasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah. Menurutnya, data yang tidak akurat berpotensi melahirkan keputusan yang keliru dan berdampak langsung kepada masyarakat. (15/6/2026).Bupati Sujiwo Soroti Akurasi Data BPS, Salah Data Bisa Berujung Salah Kebijakan
Sujiwo mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tetap menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan utama. Namun, pemerintah daerah juga membutuhkan data pembanding untuk memastikan kondisi riil di lapangan sesuai dengan data yang tersedia.
Ia mencontohkan program bedah rumah bagi warga miskin. Dalam pelaksanaannya, ditemukan sejumlah kasus di mana kondisi masyarakat yang tercatat dalam data tidak sepenuhnya menggambarkan keadaan sebenarnya.
"Ada warga yang sangat membutuhkan bantuan, tetapi kondisinya tidak tergambar secara akurat dalam data. Karena itu, kami perlu melakukan pengecekan dan pembandingan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran," ujarnya.
Untuk memperkuat validasi data, Sujiwo berencana melibatkan berbagai pihak hingga tingkat desa, termasuk memanfaatkan informasi dari Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang dinilai memiliki pemahaman langsung terhadap kondisi masyarakat di lapangan.
Menurutnya, data yang tidak akurat bukan hanya berdampak pada pemerintah daerah, tetapi juga dapat memengaruhi kebijakan di tingkat provinsi hingga nasional.
"Kalau data yang disampaikan salah, maka kebijakan yang diambil juga bisa salah. Karena itu validasi dan akurasi data menjadi sangat penting agar bantuan dan program pemerintah benar-benar tepat sasaran," tegas Sujiwo.
Ia berharap seluruh pihak, termasuk BPS dan pemerintah daerah, terus meningkatkan kualitas pendataan sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi riil masyarakat. (Tim Liputan)
Editor : Aan
