 |
| Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Keselarasan Pertumbuhan Ekonomi dan Pelestarian Budaya |
KALBARNEWS.CO.ID (YOGYAKARTA) - Wakil
Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya
membangun keselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya sebagai
fondasi pembangunan daerah. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Nasional
(Rakernas) XI Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) Tahun 2025 yang berlangsung
di Hotel Tentrem, Yogyakarta pada hari Rabu (6 Agustus 2025).
Dalam sambutannya, Bima menyebut
pelestarian kota pusaka merupakan instrumen konkret untuk mendukung program Asta
Cita, khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang harmonis dengan
lingkungan, alam, dan budaya.
Bima menyampaikan, ada tiga
landasan utama dalam penguatan kota pusaka. Pertama, kota pusaka bukan hanya
soal keindahan arsitektur dan sejarah, tetapi juga memiliki nilai ekonomi
strategis.
Kedua, pelestariannya harus
bersifat berkelanjutan dan tidak terputus oleh pergantian kepemimpinan. Ketiga,
kota pusaka memainkan peran penting dalam membentuk identitas budaya dan
karakter suatu daerah.
“Kalau itu [bisa] kita sama [kan]
frekuensinya, maka urusan budaya dan pusaka ini jadi modal luar biasa untuk
menuju Indonesia Emas 2045. Kota pusaka ini bisa meningkatkan pendapatan per
kapita, menurunkan kemiskinan, dan lain-lain,” tegas Bima.
Wamendagri juga menyoroti bahwa
sejumlah pemerintah daerah terlalu fokus mengejar pertumbuhan ekonomi
berkelanjutan, namun kerap mengabaikan pelestarian budaya. Menurutnya,
pendekatan ini justru dapat melemahkan identitas lokal.
“Karena ngejar angka-angka cepat,
tetapi pelestarian budayanya dikorbankan,” ujarnya mengingatkan.
Dalam konteks itu, Bima
menekankan pentingnya optimalisasi sektor budaya dan pariwisata sebagai
pengungkit ekonomi. Ia mencontohkan Kabupaten Buton Tengah (Buteng) yang
dinilai memiliki kekayaan laut dan wisata sejarah yang bisa diangkat menjadi
kekuatan ekonomi daerah.
Namun ia juga mengakui bahwa
menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan pelestarian budaya bukanlah hal mudah.
Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang dirancang dengan cermat dan
kolaboratif.
“Di sinilah sebetulnya kita
saling menguatkan. Bukan untuk menihilkan yang lain, tapi untuk menyandingkan —
antara pertumbuhan ekonomi dan warisan budaya,” tambahnya.
Bima mendorong para kepala daerah
agar memperluas imajinasi dan membangun kolaborasi lintas sektor dalam
pengelolaan potensi wisata dan budaya. Ia menyarankan kolaborasi aktif dengan
komunitas budayawan, sejarawan, hingga arsitek melalui wadah JKPI.
Rakernas XI JKPI Tahun 2025 ini
turut dihadiri oleh sejumlah tokoh, antara lain Direktur JKPI Nanang Asfarinal,
Ketua Presidium JKPI sekaligus Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR, Wali
Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, serta
perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum R. Endra Saleh Atmawidjaja. Acara ini
juga dihadiri oleh berbagai delegasi pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
(Sumber : Puspen Kemendagri/tim liputan).
Editor : Heri
