KALBARNEWS.CO.ID (SANYA) -- Pada 3-4 November 2022, "2022 Ocean Cooperation and Governance Forum"
yang diadakan oleh National Institute for South China Sea Studies (NISCSS)
berlangsung di Sanya, Hainan. Mengulas tata kelola laut dunia, ilmuwan dari beragam
negara mengajukan usulan dari berbagai perspektif, termasuk kebijakan, hukum,
dan keamanan. Beberapa ilmuwan menekankan, permasalahan yang kini muncul akibat
kurangnya mekanisme keamanan menjadi isu global. Dibandingkan wilayah lain,
sikap saling mempercayai yang terbangun dalam keamanan maritim di Laut Tiongkok
Selatan selama 30 tahun terakhir merupakan pencapaian yang luar biasa. Rabu (9 November 2022)
Praktik Internasional dalam Kerja sama dan Tata Kelola Maritim
Dari sisi aturan dan tatanan di Laut Tiongkok Selatan,
peserta acara ini sebagian besar mengulas Declaration on
the Conduct of Parties (DOC), dan negosiasi Code of
Conduct (COC). DOC, ditandatangani Tiongkok dan 10 negara ASEAN pada
2022, telah lama berperan besar dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut
Tiongkok Selatan. Selanjutnya, babak baru telah hadir untuk negosiasi tatap
muka dan perkembangan bertahap. Menurut perkiraan, negosiasi COC antara
Tiongkok dan 10 negara anggota ASEAN kelak menjadi salah satu upaya terpenting
dalam menetapkan aturan main.
Dalam konteks kerja sama untuk melindungi sumber daya
perikanan, beberapa ilmuwan menganjurkan agar para pihak menjajaki dan
mempraktikkan mekanisme kerja sama internasional melalui FAO. Tujuannya,
memerangi aktivitas penangkapan ikan ilegal secara efektif. Isu perikanan tak
dapat diselesaikan oleh satu negara saja, dan sains perlu diandalkan sebagai
basis pengambilan keputusan. Sementara, kerja sama pun dibutuhkan guna
memperkuat sikap saling mempercayai.
Dalam konteks keanekaragaman hayati untuk merespons
perubahan iklim, negara-negara tersebut harus mengubah bentuk kerja sama. Lebih
lagi, kerja sama subnasional juga perlu dijalin selain kerja sama nasional.
Ilmuwan asal Jepang memperkenalkan langkah pemerintah
Jepang dalam merestorasi lingkungan hidup di Teluk Tokyo. Menurut mereka,
pemerintah Jepang ingin mencapai era emisi nol karbon pada 2050, dan tengah
menjalankan aktivitas blue carbon.
ASEAN turut mempertegas komitmen terhadap laut di Brunei
Leaders Summit, serta menggarisbawahi pentingnya kerja sama regional. Ekonomi
maritim menuntut manajemen berkelanjutan, konservasi dan pendayagunaan, serta
mencakup sumber daya pantai dan pelestarian alam. Hal tersebut mengacu pada
kerja sama dengan kelompok masyarakat. Pemimpin ASEAN juga menyadari pentingnya
ekonomi maritim. (Tim Liputan)
Editor : Aan
