Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, Muslimat mengatakan semua sektor baik pemerintah maupun swasta serta perguruan tinggi harus mengambil peran dalam menurunkan angka prevalensi stunting. Salah satu komitmen percepatan penurunan stunting yakni dengan dibentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan hingga desa.
"Di Kabupaten Sintang telah dibentuk TPPS diseluruh tingkatan wilayah, tim audit kasus stunting dan tim pendamping keluarga sebanyak 325 tim, yang bertugas melakukan pendampingan bagi keluarga yang beresiko stunting," ucap Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, Muslimat saat rapat koordinasi teknis TPPS Sintang pada Senin (15 Agustus 2022).
Dirinya menambahkan penyediaan data yang valid, reliabel dan update menjadi hal yang penting dan harus diprioritaskan dalam upaya konvergensi percepatan penurunan stunting. Hal tersebut agar program dan kegiatan yang sudah tersedia dapat diarahkan dan langsung menyentuh kepada kelompok sasaran yaitu keluarga yang beresiko stunting.
Selain itu menurutnya perlu juga dilakukan pemetaan program dan kegiatan terhadap kondisi stunting berdasarkan hasil analisis situasi. Hal-hal tersebut harus menjadi perhatian dan tugas dari tim audit kasus stunting yang telah dibentuk termasuk di Kabupaten Sintang.
"Kabupaten Sintang merupakan salah satu dari enam kabupaten kota se-Kalimantan Barat yang telah membentuk tim audit ini," katanya.
Dirinya mengungkapkan upaya lain yang dapat dilakukan untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting yakni dari tahap perencanaan dan penganggaran. Serta adanya dukungan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan percepatan penurunan stunting.
"Di sisi lain revitalisasi infrastruktur kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan peningkatan kapasitas kader di lapangan juga harus menjadi perhatian," ungkapnya.
Muslimat juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Sintang atas penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai pemenang pertama dalam penilaian delapan aksi konvergensi penurunan stunting terintegrasi khusus lokus 2021. Hal ini tersebut merupakan bukti nyata pemerintah Kabupaten Sintang bersama para mitra kerjanya dan seluruh komponen berkomitmen kuat dalam berupaya menurunkan stunting.
"Diperolehnya penghargaan tersebut menjadi pengingat bahwa kita untuk terus berkoordinasi, berkolaborasi bersama-sama dalam percepatan penurunan stunting sehingga angka prevalensi stunting di Kabupaten Sintang dapat diturunkan," jelasnya.
Dikatakannya Provinsi Kalbar merupakan salah satu dari 12 provinsi prioritas penanganan stunting. Dari 12 provinsi ini terdiri dari tujuh provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi dan lima provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak. Untuk Kalbar termasuk ke dalam provinsi dengan angka prevalensi stunting tertinggi.
"Kita harus terus berupaya dengan mengerahkan semua potensi yang ada untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Provinsi Kalbar," tutupnya. (Tim Liputan)
Editor : Aan
