 |
| Presiden Jokowi Saat Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia |
Pada
kesempatan tersebut Presiden menyampaikan bahwa hingga saat ini, dunia masih
menghadapi situasi dengan ketidakpastian dan terus berupaya memulihkan ekonomi.
Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya memacu pertumbuhan ekonomi dengan
tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan anggaran BUMN untuk membeli barang impor.
"Ini
uang rakyat, APBN, APBD, di BUMN, ini uang rakyat. Jangan kita belikan
barang-barang impor. Keliru besar sekali kita kalau melakukan itu," ungkap
Presiden.
Presiden
secara tegas menginstruksikan jajarannya untuk menggunakan produk-produk dalam
negeri dan tidak membeli barang-barang impor. Selanjutnya, Kepala Negara
mendorong agar produk-produk lokal dapat segera masuk pada katalog elektronik
lokal yang diluncurkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(LKPP).
"Yang
punya e-Katalog Lokal baru 46 pemda dari 514 kabupaten kota dan 34 provinsi.
Baru 46 pemda, padahal untuk membangun e-Katalog Lokal ini syaratnya sudah
nggak kayak dulu. Dulu memang rumit sekarang sangat simpel," tutur Kepala
Negara.
Selain itu,
Kepala Negara mendorong peningkatan kualitas dari produk-produk dalam negeri
agar segera masuk ke dalam e-Katalog Lokal dan diharapkan dapat menggerakkan
perekonomian di daerah.
"Nanti
makin banyak produk-produk lokal, produk-produk unggulan daerah itu semuanya
masuk ke e-Katalog. Dan itu akan memacu ekonomi daerah dan itu saya pastikan
membuka lapangan kerja yang banyak di daerah tanpa kita sadari," ucap
Kepala Negara.
Lebih
lanjut, Presiden menekankan jajarannya untuk dapat merealisasikan komitmen
pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri tersebut.
"Komitmennya
berapa? Mana yang sudah realisasi? Inilah yang namanya aplikasi platform yang
ingin kita bangun, agar sekali lagi jangan sampai uang rakyat itu dibelikan produk-produk
impor," tandasnya.
Turut hadir
dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri
Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Bank
Indonesia Perry Warjiyo, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Para
Gubernur serta Sekda Se-Indonesia. (tim liputan).
Editor :
Heri
