 |
| Saat Gubernur Hadiri Musrembang RKPD Kalbar TA 2023 |
Kegiatan
tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
Bappenas RI, Dr. Ir. Slamet Soedarsono, MPP, QIA, CRMP, CGAP., Anggota Komisi
II DPR RI, Drs. Cornelis, M.H., Forkopimda Kalbar dan beberapa Kepala Perangkat
Daerah Kalbar beserta Bupati/Walikota seluruh Kalimantan Barat di Balai Petitih
Kantor Gubernur Kalbar, Jalan Ahmad Yani Pontianak pada hari Kamis (07/04/2022).
Dalam
sambutannya, Gubernur Kalbar menyampaikan bahwa sarana dan prasarana pelayanan
publik serta pelayanan kesehatan pada sektor pemerintahan sudah sangat memadai.
"Untuk
kedepannya, sarana dan prasarana pelayanan publik dan kesehatan sudah sangat
memadai, sehingga hal tersebut pada tahun berikutnya tidak menjadi prioritas kembali,"
ucap Gubernur.
Gubernur
mengajak Jajarannya untuk membenahi masalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
dan infrastruktur di Wilayah Kalbar.
"Fokus
kita tahun depan yakni penanganan masalah IPM dan infrastruktur. Saya mengajak
Bupati dan Walikota untuk betul-betul memperhatikan IPM. Disamping itu, juga
memberi perhatian terhadap validasi data," ajak Gubernur Kalbar.
Masih
Terkait data, Gubernur juga mengajak jajarannya untuk selalu bersinergi
terhadap Badan Pusat Statistik (BPS) dalam memvalidasi data untuk peningkatan
angka Indeks Pembangunan Manusia di Kalbar.
"Saya
meyakini masalah ada pada data-data kita. Sebab saat menjadi Walikota dahulu
saya fokus memperbaiki data. Data ini perlu menjadi perhatian, kita juga harus
menyusun anggaran berdasarkan indikator-indikator yang mungkin menjadi titik
tumpu untuk percepatan peningkatan angka IPM," tambah H. Sutarmidji.
Gubernur
menjelaskan sebagai contoh ketika ada pembangunan jogging track maupun trotoar
jalan, sebenarnya itu termasuk indikator dalam lamanya usia harapan hidup untuk
mengukur tingkat kebahagiaan dan sebagainya.
"Membangun
itu bukan untuk gagah-gagahan, namun karena memang hal tersebut menjadi
indikator yang harus kita perhatikan. Setiap kita menyusun anggaran dengan
indikator yang dibutuhkan maka capaian dari indikator tersebut akan lebih baik,
Untuk tingkat kemiskinan di Kalbar juga terus menurun hingga mencapai 7,15
persen," jelas Gubernur.
Pada
kesempatannya, Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kemendagri RI,
Ir. Restuardy Daud, M.Sc juga memberikan arahan pada saat kegiatan musrenbang tersebut.
"Mendagri
memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Kalbar beserta seluruh jajaran, atas capaian dalam membangun
infrastruktur serta layanan dasar, yakni kesehatan, pendidikan, perekonomian,
kemasyarakatan, dan berbagai layanan publik lainnya. Kemudian, Mendagri juga
memberikan apresiasi terhadap realisasi indikator makro pembangunan yang
menunjukkan perkembangan positif dan capaian yang baik, seperti laju
pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang tumbuh positif sebesar 3,69 persen di
tahun 2021, serta konsistensi penurunan tingkat kemiskinan," ujar
Sekretaris BNPP Pusat.
Di akhir
acara Gubernur menyerahkan Piagam Penghargaan Pembangunan Daerah di Wilayah
Kalimantan Barat Tahun 2022, yakni kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
sebagai terbaik pertama, kemudian Pemerintah Kabupaten Sanggau sebagai terbaik
kedua dan terakhir Pemerintah Kabupaten Sambas sebagai terbaik ketiga. (ian/tim
liputan).
Editor :
Heri
