KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKB) Kalbar tahun ini menargetkan untuk lolos Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) tahap selanjutnya.
Hal itu
disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Tenny C Soriton pada saat vmembuka
Pemaparan Hasil Evaluasi Satgas Pokja Pembangunan Zi WBK di Aula Kencana BKKBN
Kalbar, Kamis (20 Mei 2021) lalu.
“Kami
membuat suatu rencana kegiatan yang tentunya sudah direncanakan setahun yang
lalu serta bagaimana kita bisa melaksanakan tugas sesuai protap protap yang ada
untuk bisa mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK)," jelas
Tenny C Soriton.
Tenny C
Soriton optimis Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional (BKKB) Kalbar bisa
meraih ZI-WBK.
"Dengan
didukung dari seluruh pegawai dan tenaga Kontrak Perwakilan BKKBN Provinsi
Kalimantan Barat, saya optimis tahun ini akan lolos," tegas Tenny C
Soriton.
Selanjutnya
Kepala BKKBN Kalimantan Barat, Tenny C Soriton menyebutkan, Tahun lalu ada dua
area perubahan yang nilainya dibawah minimum dan ini yang membuat BKKBN Kalbar
tidak lolos.
Halyang sama
disampaikan Sekretaris Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat, Abdul Rakhman, SH
menyampaikan, kegiatan yang dilaksanakan ini untuk memenuhi Standar Operasional
Prosedur (SOP) dalam hal penilaian Reformasi Birokrasi menuju Zona Integritas
Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK).
Rincian dari
kegiatan itu adalah masing masing kelompok kerja di enam kelompok kerja atau
enam area perubahan menyampaikan apa yang sudah dilaksanakan selama ini dan apa
yang akan dilaksanakan ditahun 2021 karena penilaian ini dilakukan setiap tahun
dan sifatnya masih penilaian mandiri yang dilakukan oleh satker yang dinilai.
"Nanti
setelah dokumen dokumen itu telah kita kirim akan dinilai oleh Tim Penilai
Internal BKKBN Pusat, setelah lolos akan diteruskan ke KEMENPAN-RB", Kata
Abdul Rakhman.
Ada 6 Area
perubahan yang akan dinilai ; Management perubahan, penataan tata laksana,
penguatan sistem manajemen SDM, penguatan Akuntabilitas, penguatan pengawasan
dan penguatan pelayanan publik.
"Mudah
mudah semua area perubahan ini nilai minimumnya bisa tercapai sehingga membuat
Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat bisa meraih mewujudkan Pembangunan
Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK)," pungkas Abdul Rakhman.(timliputan).
Editor : Aan
