 |
| Wakapolda Kalbar, Brigjen (Pol) Dra Sri Handayani, MH hadiri Musyawarah Daerah Ikatan Advokad Indonesia (IKADIN) |
Pontianak
(Kalbar News) - Wakapolda Kalbar Brigjen (Pol) Dra Sri Handayani MH, hadiri Pembukaan
Musyawarah Daerah Ikatan Advokad Indonesia (ADVOKAD) Provinsi Kalimantan Barat
Kalbar di Hotel Kini Kota Pontianak, Rabu Malam (30/01/2019).
Dalam
sambutanya Wakapolda Brigjen (Pol) Dra Sri Handayani MH mengingatkan advokat
sebagai pendamping, kuasa dan penasihat hukum bagi orang-orang yang berperkara
pidana.
“Advokad
sangat vital posisinya dalam criminal justice system serta berada sejajar
dengan penegak hukum yang lain sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2003 Tentang
Advokat,” jelasnya.
Sri
Handayani mengatakan Sebagai sesama praktisi dalam dunia hukum pidana, hubungan
profesional kolegial antara Polri dengan advokat sudah selayaknya ditingkatkan
ke tahap yang lebih profesional, namun tetap harmonis.
 |
| Wakapolda Kalbar, Brigjen (Pol) Dra Sri Handayani bersama Advokad Se-Kalbar |
“Untuk
itu saya sampaikan terima kasih kepada advokat-advokat mitra Polri yang telah
bersinergi dengan Polri selama menjalankan fungsinya di proses peradilan,”
tutur Sri Handayani.
Mantan
Kasetukpa Lemdiklat Polri itu menuturkan,
Polri, khususnya Polda Kalimantan Barat berkomitmen untuk melaksanakan
penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Ini dilakukan demi
memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan cara berkinerja dengan benar atau yang
diakronimkan sebagai ‘Polda Kalbar Berkibar’.
“Salah
satu program prioritas kami adalah zero illegal dan zero tolerance yang
memiliki korelasi dengan pemberantasan mafia-mafia termasuk mafia peradilan.
Hal ini tentunya tidak dapat dicapai sendiri oleh Polda Kalimantan Barat tanpa
bantuan dari penegak hukum lain, termasuk advokat. Maka, dengan demikian, penghormatan terhadap
ketentuan beracara dalam peraturan perundang-undangan, kode etik profesi dan
etika moral menjadi hal yang mutlak dibutuhkan guna mendukung pemberantasan
mafia peradilan,” ucap
Brigadir Jenderal Polisi Dra Sri Handayani MH.
Ia Berharapseluruh tamu dan peserta Musda sekalian untuk membantu Polri menjaga
situasi Kamtibmas yang kondusif.
“Salah
satu caranya dengan tidak ikut terjebak dalam pusaran hoaks dan hate speech.
Karena Pemilu berkualitas ditandai dengan minimnya gesekan horizontal dan
gesekan vertikal pada tiap tahapan pemilu. Ada hal yang sangat krusial yaitu
integritas NKRI sebagai hal paling utama yang harus kita jaga dan rawat
bersama,” tutur Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolda) Kalimantan Barat Brigadir
Jenderal Polisi Dra Sri Handayani MH, mengingatkan.
Wakapolda Kalbar Brigjen (Pol) Dra Sri
Handayani MH berharap Musda DPD Ikadin Kalimantan Barat tahun 2019 dapat
melahirkan rumusan-rumusan yang membawa manfaat bagi perkembangan profesi
advokat. Sehingga bisa memaksimalkan
pelayanan kepada masyarakat yang butuh bantuan hukum.
“Kepada
peserta musyawarah untuk menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan
senantiasa tunduk pada peraturan perundang-undangan. Menjadi tauladan dalam
menjalankan profesi advokat. Menyadari bahwa kehadiran advokat haruslah
memberikan manfaat yang bisa dirasakan oleh para pencari keadilan tanpa pamrih,”
tutur Wakpolda. (rls/tim liputan)
Editor
: Heri K
