KALBARNEWS.CO.ID Pontianak - Transformasi ekonomi dan keuangan digital (EKD) perlu terus diakselerasi untuk memberikan dampak nyata bagi peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Manfaat ini terwujud melalui transaksi yang semakin efisien dan inklusif, didukung penguatan talenta, inovasi, ekosistem, serta sinergi pusat dan daerah untuk memperluas penciptaan nilai tambah dan memperkuat daya saing ekonomi. Demikian disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali saat membuka Casual Talk “Akselerasi Ekonomi dan Keuangan Digital untuk Mendukung Produktivitas Ekonomi" di Jakarta International Convention Center (JICC) pada Kamis (24/9). Seminar merupakan bagian dari kegiatan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo 2026 (FEKDI x IFSE 2026).
Penguatan EKD
di daerah perlu disesuaikan dengan karakteristik, kesiapan digital, dan potensi
daerah untuk meningkatkan efisiensi, menciptakan nilai tambah, memperkuat daya
saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan
berkelanjutan. Di tengah beragamnya tingkat kompetensi dan literasi masyarakat
serta kapasitas digital antarwilayah, sinergi seluruh elemen di tingkat pusat
dan daerah menjadi kunci untuk mengoptimalkan manfaat digitalisasi. “Penguatan
EKD di daerah harus memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat dan
pelaku usaha melalui peningkatan efisiensi, penciptaan nilai tambah, dan
penguatan daya saing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ujar
Ricky.
Implementasi
berbagai inovasi sistem pembayaran di daerah menunjukkan perkembangan yang
kuat. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) menunjukkan bahwa
hingga Semester I 2026, sebanyak 518 dari 546 pemerintah daerah, atau sekitar
94.9% Pemda, telah berada pada kategori Digital. Artinya, transaksi pemerintah
daerah semakin efisien, transparan, dan terdigitalisasi. Pemanfaatan Kartu
Kredit Indonesia Segmen Pemerintah terus diperluas pada berbagai transaksi
pemerintah, sehingga proses belanja semakin efisien dan tata kelola semakin
kuat. Hingga saat ini, 60 Kementerian/Lembaga dan 304 Pemerintah Daerah telah
memanfaatkan instrumen pembayaran tersebut. Implementasi QRIS baik secara
pindai maupun QRIS TAP pada pelayanan publik semakin memperluas pemanfaatan
transaksi nontunai dalam mendukung aktivitas ekonomi di daerah.
Hadir sebagai
narasumber dalam Casual Talk, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman,
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Deputi Bidang Koordinasi
Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan,
Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Digital Boni
Pudjianto, dan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia
Ryan Rizaldy. Melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, Bank
Indonesia terus mendorong layanan pembayaran yang efisien dan inklusif guna
mendukung formalisasi aktivitas ekonomi dan peningkatan produktivitas. Inovasi
pembayaran dan perluasan akseptasi digital turut membuka peluang untuk
mengoptimalkan penerimaan dan belanja daerah serta meningkatkan kualitas
layanan publik.
PERCEPATAN
DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (P2DD)
Penguatan
digitalisasi daerah juga terus dilakukan melalui sinergi Percepatan dan
Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dan Program Peningkatan Kapasitas dan
Literasi Sinergi (KATALIS) P2DD. KATALIS P2DD menjadi wadah penguatan kapasitas
Pemerintah Daerah dan Bank Pembangunan Daerah (BPD), memperluas digitalisasi
transaksi Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,
pendapatan daerah, dan belanja nontunai. Sinergi tersebut melibatkan Satuan
Tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), TP2DD, Pemerintah Daerah, BPD, Bank Indonesia, serta pemangku
kepentingan terkait.
Bank
Indonesia dan 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia terus mendorong seluruh stakeholder untuk terus berkolaborasi memperkuat implementasi
digitalisasi di daerah secara tepat dan berdampak, demikian Ricky menyampaikan
komitmen Bank Indonesia mendukung implementasi EKD di daerah. Kolaborasi
menjadi kunci agar digitalisasi tidak hanya meningkatkan volume transaksi,
tetapi juga mampu menghubungkan potensi daerah dengan peluang ekonomi digital,
meningkatkan produktivitas, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah yang
berkelanjutan.
Upaya dan
kolaborasi juga dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
Kalimantan Barat bersama Pemda, TP2DD, Bank Pemerintah Daerah, dan pemangku
kepentingan antara lain melalui forum strategis yaitu SI PEDE (Sinergi Pengawasan dan Percepatan
Elektronifikasi Pemerintah Daerah) yang melibatkan BI, OJK, BPK, BPKP, DJPb,
Bapenda, BKAD, dan Bank Kalbar. Forum ini berfokus pada pengaturan dan pengawasan
tata kelola keuangan daerah di Kalimantan Barat. Impact yang telah terasa a.l percepatan
pemanfaatan QRIS dinamis pada pembayaran pajak daerah yang terintegrasi dengan sistem
keuangan yang ada di setiap TP2DD. Prestasi tersebut juga berdampak pada efisiensi
dan efektivitas tata kelola keuangan serta kemudahan akses layanan publik bagi
masyarakat di Kalimantan Barat.
KPwBI
Provinsi Kalimantan Barat melakukan berbagai inisiatif untuk mempercepat
elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), antara lain implementasi
QRIS dinamis melalui platform pemerintah daerah yang sudah diimplementasikan di
Kota Pontianak (E-Ponti), Kota Singkawang (SIGAP), Kab. Sambas (E-Pakatan),
Kab. Landak (SAPALA), Kab. Mempawah (Si Perjaka), Provinsi Kalbar (Samsat). Selain
itu, inovasi SAMSAT GOKATAN (Go Kecamatan) yang diinisiasi oleh Pemprov Kalbar menjadi
upaya perluasan edukasi dan implementasi elektronifikasi transaksi daerah di 14
Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Sinergi antara Pemda, Bank Indonesia dan Bank
RKUD menjadi kunci untuk memperluas dampak dari inovasi ini.
Selain ETPD,
KPwBI Provinsi Kalimantan Barat juga mendorong akseptasi inovasi pembayaran
digital terbaru, salah satunya QRIS TAP. Melalui sinergi bersama PJP Perbankan,
Bank Indonesia dan Bank Central Asia meluncurkan Mall SIAP QRIS Tap di Kubu
Raya sebagai implementasi QRIS Tap perdana di sektor ritel modern Kalimantan
Barat. Bersama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Indonesia juga menginisasi
piloting implementasi QRIS di pangkalan sampan/penambang speedboat
yang merupakan local wisdom sektor transportasi di Kota Pontianak dengan
30 penambang sampan yang menggunakan QRIS untuk transaksi. Ke depan, perluasan
adopsi teknologi ini diharapkan mampu memperkuat inklusi dan efisiensi
ekosistem pembayaran digital secara berkelanjutan.
FEKDI x IFSE
2026 berlangsung selama tiga hari, pada 24–26 September 2026 di JICC Jakarta,
dengan fokus penguatan sinergi nasional pada hari pertama, pengembangan talenta
dan inovasi digital pada hari kedua, serta penguatan konektivitas EKD
antarnegara pada hari ketiga. Masyarakat dapat mengikuti berbagai seminar,
talkshow, showcase inovasi teknologi, digital experience, dan sesi jejaring.
FEKDI x IFSE 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang showcase dan kolaborasi,
tetapi juga ruang yang mempertemukan kebijakan, inovasi, talenta, serta
kebutuhan nyata industri dan masyarakat untuk mempercepat transformasi EKD
nasional.
