Gubernur Ria Norsan Pimpin HLM TPID Kalbar, Perkuat Strategi 4K untuk Jaga Inflasi dan Ketahanan Pangan
KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (22/7/2026). Pertemuan strategis ini menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor guna menjaga stabilitas inflasi, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
HLM TPID dihadiri Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalimantan Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, PT Pertamina Patra Niaga, PT PLN, Badan Gizi Nasional (BGN), instansi vertikal, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dalam arahannya, Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka inflasi tetap berada pada target nasional 2,5±1 persen pada akhir 2026, tetapi juga memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga, ketersediaan pangan aman, serta roda perekonomian daerah terus bergerak.
"Pengendalian inflasi harus dilakukan secara bersama-sama melalui koordinasi yang kuat. Kita ingin masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau, pasokan tetap tersedia, distribusi berjalan lancar, dan informasi yang diterima masyarakat akurat sehingga tidak menimbulkan kepanikan," tegas Ria Norsan.
Dalam forum tersebut, seluruh anggota TPID menyepakati penguatan implementasi strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif, sebagai langkah utama mengantisipasi tekanan inflasi, terutama menghadapi musim kemarau.
Pada aspek Keterjangkauan Harga, TPID akan memperluas Program Gerai-Ku Disbunnak untuk komoditas telur ayam ras di lima kota Indeks Harga Konsumen (IHK), memperkuat Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar, meningkatkan kerja sama antar daerah untuk pasokan beras premium dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, serta mengoptimalkan pasokan Minyakita melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) lokal.
Sementara pada aspek Ketersediaan Pasokan, pemerintah memastikan kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengganggu stok pangan di pasar tradisional. Selain itu, berbagai langkah mitigasi menghadapi musim kemarau juga disiapkan, mulai dari antisipasi kebakaran hutan dan lahan, modifikasi cuaca bila diperlukan, pengaturan pola tanam, penggunaan varietas tahan kekeringan, hingga pompanisasi sawah tadah hujan.
Di bidang Kelancaran Distribusi, TPID mendorong percepatan perbaikan akses jalan dari pelabuhan menuju pusat distribusi, memperkuat pengawasan distribusi BBM hingga wilayah hulu, serta memastikan penyaluran solar bersubsidi bagi nelayan berjalan tepat sasaran guna menjaga pasokan ikan di pasaran.
Sedangkan pada aspek Komunikasi Efektif, pemerintah akan memperluas publikasi Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar, meningkatkan keterbukaan informasi mengenai distribusi BBM, pemadaman listrik, serta perkembangan harga pangan. Edukasi kepada masyarakat melalui media massa dan media sosial juga akan terus diperkuat agar masyarakat berbelanja secara bijak dan tidak mudah terpengaruh isu yang dapat memicu kepanikan.
Selain itu, Gubernur menginstruksikan seluruh TPID kabupaten/kota untuk terus melakukan pemantauan rutin terhadap stok pangan, harga kebutuhan pokok, serta LPG, sekaligus memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi gangguan pasokan sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan lebih cepat.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Doni Septadijaya, menyampaikan bahwa sinergi yang semakin erat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, instansi vertikal, BUMN, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
"Dengan implementasi strategi 4K yang semakin kuat, kami optimistis inflasi Kalimantan Barat tetap terkendali, ketahanan pangan semakin kokoh, dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus berlangsung secara inklusif sehingga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Doni.
Melalui komitmen bersama tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap stabilitas harga dapat terus terjaga sepanjang tahun 2026, sehingga masyarakat memperoleh kepastian pasokan pangan dengan harga yang terjangkau di tengah berbagai tantangan ekonomi dan perubahan iklim. (Tim Liputan)
Editor : Aan
