Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyerahkan cenderamata miniatur Tugu Khatulistiwa kepada Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda
KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) – Pemerintah Kota Pontianak menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi daerah, mulai dari keterbatasan jumlah aparatur sipil negara (ASN), berkurangnya sumber pendapatan asli daerah (PAD), hingga regulasi kepegawaian yang dinilai memerlukan penyesuaian untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, di hadapan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Kalimantan Barat di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (24/6/2026).
Edi mengungkapkan, dengan jumlah penduduk mencapai 693.440 jiwa per Juli 2026, Kota Pontianak saat ini hanya didukung sekitar 5.600 ASN atau sekitar 0,79 persen dari total penduduk. Angka tersebut dinilainya masih jauh dari kebutuhan ideal pelayanan publik.
"Kita masih mengalami kekurangan ASN, meskipun sebagian sudah diisi melalui skema PPPK. Sementara tuntutan pelayanan masyarakat semakin tinggi dari waktu ke waktu," ujarnya.
Menurut Edi, tantangan tersebut semakin berat di tengah berbagai perubahan kebijakan yang berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah. Beberapa sumber PAD yang selama ini menjadi andalan mengalami penyesuaian, sementara pemerintah daerah tetap dituntut menghadirkan pelayanan publik yang optimal.
Ia mencontohkan sejumlah ketentuan dalam regulasi yang berdampak pada pendapatan daerah, seperti perubahan tarif pajak parkir dan penghapusan pajak rumah kos sebagai objek pajak daerah.
Selain itu, Edi juga menyoroti sejumlah aturan kepegawaian yang dinilai masih menyisakan kendala dalam proses mutasi, promosi, maupun penataan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan daerah.
"Kami berharap aspirasi daerah ini dapat menjadi perhatian dan disampaikan kepada pemerintah pusat, terutama terkait kebutuhan ASN dan penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa aparatur sipil negara merupakan aset strategis yang menjadi tulang punggung keberhasilan pembangunan di daerah.
Menurutnya, sebaik apapun visi dan program kepala daerah, keberhasilannya sangat ditentukan oleh kemampuan birokrasi dalam menerjemahkan serta melaksanakan kebijakan secara efektif.
"Sehebat apa pun visi pembangunan yang dimiliki kepala daerah, jika birokrasinya tidak mampu menjalankan dan menerjemahkannya, maka tujuan pembangunan akan sulit tercapai," ujarnya.
Rifqinizamy menambahkan, Komisi II DPR RI terus memberikan perhatian terhadap penguatan kualitas ASN dan institusi yang menyiapkan calon aparatur negara, termasuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
“Peningkatan kualitas sumber daya manusia birokrasi harus dimulai dari proses pendidikan, pelatihan, hingga pembinaan karier yang berkelanjutan agar mampu menghasilkan pelayanan publik yang semakin baik,” pesannya.
Kegiatan PKM IPDN Kampus Kalimantan Barat tersebut diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri dari siswa-siswi SMA dan Praja IPDN. Selain membahas tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan, kegiatan itu juga menjadi ruang dialog mengenai berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Direktur IPDN Kampus Kalimantan Barat, Maris Gunawan Rukmana, mengatakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan IPDN bersama Komisi II DPR RI merupakan bagian dari upaya membangun kapasitas dan karakter generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan.
Menurutnya, tantangan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, semangat pengabdian, dan wawasan kebangsaan yang kuat.
Ia berharap, kegiatan tersebut dapat memperkuat kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung pembangunan daerah maupun nasional menuju Indonesia Emas 2045,” imbuhnya.
“Bangsa Indonesia membutuhkan generasi muda yang adaptif, berkarakter, serta memiliki kepedulian terhadap bangsa dan negara. Melalui kegiatan ini, kami ingin menumbuhkan semangat kepemimpinan dan pengabdian sejak dini,” pungkasnya. ( Tim Liputan )
Editor : Aan
