 |
| Komisi IV DPRD Kalbar Dorong Penguatan Kapasitas Relawan Damkar Hadapi Karhutla |
KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) – Komisi
IV DPRD Kalimantan Barat mendorong penguatan kapasitas relawan pemadam
kebakaran (Damkar) serta peningkatan kolaborasi lintas lembaga dalam upaya
penanggulangan kebakaran dan bencana di Kalimantan Barat.
Hal tersebut mengemuka dalam
audiensi antara Komisi IV DPRD Kalbar, Asosiasi Pemadam Kebakaran Kalimantan
Barat, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar yang berlangsung
di Ruang Rapat Meranti DPRD Kalbar pada hari Jumat (5/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi forum
strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan unsur relawan
dalam menghadapi berbagai tantangan kebencanaan, mulai dari kebakaran
permukiman, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), hingga bencana alam lainnya
yang kerap terjadi di Kalimantan Barat.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD
Kalbar, Oktavius, menegaskan bahwa keberadaan relawan pemadam kebakaran selama
ini telah menjadi bagian penting dalam mendukung tugas pemerintah, khususnya
dalam penanganan kebakaran yang membutuhkan kecepatan respons dan koordinasi
yang baik.
"Kita sangat mengapresiasi
para relawan pemadam kebakaran yang terhimpun di Asosiasi Pemadam Kebakaran
Kalbar ini dalam membantu pemerintah menangani kebakaran permukiman maupun
kebakaran hutan dan lahan. Peran mereka sangat penting dan perlu terus diperkuat
melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas," ujar Oktavius.
Menurutnya, keberhasilan
penanggulangan kebakaran tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga
membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dan relawan yang selama ini menjadi
garda terdepan di lapangan.
Sementara itu, Ketua Umum
Asosiasi Pemadam Kebakaran Kalimantan Barat, Ronny Kasimin, memaparkan sejumlah
program strategis yang tengah disiapkan asosiasi, termasuk rencana pendidikan
dan pelatihan relawan pemadam kebakaran pada tahun 2027.
Ronny menilai profesionalisme
relawan harus terus ditingkatkan melalui pembekalan pengetahuan, keterampilan
teknis, pemahaman prosedur keselamatan, hingga kesiapsiagaan menghadapi
berbagai kondisi darurat yang semakin kompleks.
"Program edukasi dan
pelatihan ini sangat penting untuk membekali relawan pemadam kebakaran di
Kalimantan Barat agar pelaksanaan tugas penanggulangan kebakaran dapat
dilakukan secara lebih profesional, aman, dan efektif," katanya.
Ia menjelaskan bahwa pelatihan
tersebut direncanakan melibatkan kementerian terkait, pemerintah daerah, BPBD,
serta berbagai pemangku kepentingan lainnya guna menciptakan standar kompetensi
yang lebih baik bagi para relawan.
Menurut Ronny, tantangan
penanganan Karhutla dan berbagai bencana lainnya saat ini membutuhkan pola
kerja yang semakin terintegrasi antara relawan, pemerintah daerah, BPBD, TNI,
Polri, serta instansi teknis terkait.
"Kami siap mendukung
pemerintah dalam penanganan Karhutla maupun berbagai bencana lainnya. Relawan
pemadam kebakaran berharap dapat menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem
penanggulangan bencana daerah sehingga peran kami bisa lebih optimal,"
ujarnya.
Ia juga berharap DPRD Kalbar dan
pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan relawan, baik
dari sisi pembinaan organisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia,
maupun dukungan sarana dan operasional yang diperlukan dalam menjalankan tugas
kemanusiaan.
Pada kesempatan yang sama,
Sekretaris BPBD Kalbar, Supriyono, menyampaikan bahwa pihaknya memandang
Asosiasi Pemadam Kebakaran Kalbar sebagai mitra strategis dalam memperkuat
sistem kebencanaan daerah.
Menurutnya, kehadiran sejumlah
pejabat teknis BPBD dalam audiensi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah
untuk membangun komunikasi dan kolaborasi yang lebih erat dengan unsur relawan.
"Pada prinsipnya BPBD Kalbar
mendukung berbagai usulan yang disampaikan oleh Asosiasi Pemadam Kebakaran
Kalbar. Namun beberapa hal tentu perlu disesuaikan dengan regulasi dan
nomenklatur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat," jelas Supriyono.
Ia menambahkan bahwa koordinasi
penanggulangan bencana terus dilakukan, baik pada tahap kesiapsiagaan maupun
saat tanggap darurat. Hingga saat ini, tujuh kabupaten di Kalimantan Barat
telah menetapkan status siaga darurat Karhutla sebagai langkah antisipasi
menghadapi musim kemarau.
Terkait kondisi cuaca tahun 2026,
Supriyono menilai situasi relatif lebih baik dibandingkan tahun 2019 yang
menjadi salah satu periode terberat dalam penanganan Karhutla di Kalimantan
Barat.
"Kondisi saat ini relatif
lebih baik karena adanya kemarau basah. Pola cuaca yang bergantian antara
periode panas dan hujan menjadi faktor yang membantu mengurangi risiko
kebakaran yang lebih besar sebagaimana telah diprediksi oleh BMKG," ungkapnya.
Audiensi tersebut menghasilkan
kesamaan pandangan bahwa penguatan kapasitas relawan, peningkatan koordinasi
lintas lembaga, serta pembangunan sistem penanggulangan bencana yang
partisipatif merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kesiapsiagaan daerah
yang lebih tangguh dalam menghadapi ancaman kebakaran maupun berbagai bencana
lainnya di Kalimantan Barat.
Melalui kolaborasi yang semakin
kuat antara pemerintah, DPRD, BPBD, dan relawan pemadam kebakaran, diharapkan
upaya mitigasi, pencegahan, dan penanganan bencana di Kalimantan Barat dapat
berjalan lebih efektif demi melindungi masyarakat dan lingkungan dari berbagai
risiko kebencanaan. (tim liputan).
Editor : Heri
