KALBARNEWS.CO.ID (SINTANG) - Pemerintah Kabupaten Sintang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2025.Pemkab Sintang Kembali Raih Opini WTP dari BPK Kalbar atas LKPD Tahun 2025
Opini WTP tersebut diterima langsung oleh Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, dari Ketua BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Sri Haryati, di Aula BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, Senin (25/5/2026).
Bupati Sintang hadir didampingi Ketua DPRD Kabupaten Sintang H. Indra Subekti, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang dr. Harisinto Linoh, serta Pelaksana Tugas Inspektur Kabupaten Sintang Budi Purwanto.
Opini WTP merupakan penilaian bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Gregorius Herkulanus Bala menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang, DPRD Kabupaten Sintang, serta semua pihak yang telah bekerja keras menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Opini WTP ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Sintang untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan setiap program dan kegiatan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Gregorius Herkulanus Bala.
Ia menegaskan bahwa capaian opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
“Capaian ini harus menjadi pemacu semangat untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Sri Haryati, berharap seluruh pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP dapat mempertahankan kualitas laporan keuangan dan menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan.
Menurutnya, tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.
Penyerahan LHP tersebut juga dihadiri para kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Kalimantan Barat. (tim Liputan)
Editor : Aan
.jpeg)
