 |
| Menteri Maruarar Sirait Tinjau Permukiman Kumuh di Kubu Raya |
Dalam kunjungan tersebut, Maruarar didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Keduanya melihat langsung kondisi lingkungan permukiman sekaligus berdialog dengan warga setempat guna memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Saya senang karena tadi saya tanya langsung ke warga. Kita ingin kebijakan ini benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Maruarar.
Selain meninjau kawasan permukiman kumuh, rombongan juga dijadwalkan mengunjungi kawasan rumah subsidi di wilayah tersebut. Maruarar menjelaskan, salah satu program utama pemerintah bagi masyarakat yang belum memiliki rumah adalah skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Menurutnya, pemerintah juga telah membebaskan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk rumah subsidi. Kebijakan ini dinilai mampu menghemat biaya masyarakat hingga sekitar Rp8,8 juta.
“Ini kebijakan pro rakyat. Karena dulu bayar, sekarang gratis,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga memangkas proses pengurusan PBG menjadi maksimal 10 hari guna mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat.
Maruarar menyebutkan, pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, realisasi pembangunan rumah subsidi mencapai sekitar 274 ribu unit, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang berada di kisaran 210 hingga 220 ribu unit.
“Ini terbesar sepanjang sejarah. Artinya program ini bermanfaat untuk rakyat,” ujarnya.
Saat ini kredit rumah subsidi memiliki bunga tetap sebesar 5 persen dengan uang muka 1 persen. Pemerintah juga tengah mengkaji perpanjangan tenor kredit dari 20 tahun menjadi 30 tahun agar cicilan rumah semakin ringan.
Untuk wilayah perkotaan dengan harga tanah yang tinggi, pemerintah mendorong pembangunan hunian vertikal agar tidak mengorbankan lahan pertanian.
“Kita tidak boleh korbankan sawah untuk perumahan karena ketahanan pangan juga penting. Solusinya bangun ke atas,” tegas Maruarar.
Kunjungan tersebut turut didampingi Gubernur Kalimantan Barat H. Ria Norsan dan Bupati Kubu Raya H. Sujiwo. Pemerintah daerah menyambut baik perhatian pemerintah pusat dalam penanganan kawasan permukiman kumuh serta pembangunan rumah bagi masyarakat.
Bupati Kubu Raya H. Sujiwo mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya mempercepat penataan kawasan kumuh dan program perbaikan rumah warga. Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengajukan lebih dari 16 ribu unit rumah untuk program perbaikan.
Dari jumlah tersebut, sementara ini sekitar 1.460 unit telah mendapatkan alokasi bantuan, yang juga menjadi jumlah terbanyak di Kalimantan Barat.
“Tahun kemarin sekitar 900 unit, sekarang sementara mencapai 1.460 unit. Ini juga terbanyak di Kalimantan Barat,” ujarnya.
Sujiwo menambahkan, jumlah tersebut masih berpotensi bertambah setelah dilakukan pengecekan langsung di lapangan oleh pemerintah pusat. Ia juga menegaskan pentingnya sinkronisasi data dengan Badan Pusat Statistik (BPS) agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya optimistis, dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta DPR RI, penataan kawasan permukiman kumuh dan program perbaikan rumah bagi masyarakat dapat dipercepat sehingga kualitas hidup masyarakat semakin meningkat.(Tim Liputan).
Editor : Aan
