KALBARNEWS.CO.ID (KUBU RAYA) — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, H. Suib, M.Sos, menilai bahwa rendahnya kualitas demokrasi di Kalimantan Barat tidak bisa dilepaskan dari dua faktor utama, yakni rendahnya tingkat pendidikan dan lemahnya kondisi ekonomi masyarakat.
Dialog KNPI Kubu Raya, Suib Soroti Ketimpangan Pendidikan dan Kualitas Politik Daerah
Hal tersebut disampaikan Suib dalam kegiatan Dialog Publik KNPI Kabupaten Kubu Raya, Minggu (12/10/2025). Dalam kesempatan itu, ia menyoroti bagaimana dinamika politik di daerah masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan praktis dibandingkan substansi dan kualitas sumber daya manusia.
“Ketika saya lihat secara utuh, ternyata banyak hal yang terarah dan diatur. Ada kamera di berbagai sisi, ada komando, dan semua sudah diskenariokan,” ungkap Suib dalam dialog tersebut.
Ia menegaskan pentingnya sikap rasional dan kejujuran dalam berpolitik, serta mengajak masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi-narasi yang tidak berdasarkan data.
“Saya tidak memaksakan pendapat. Versi saya disampaikan secara rasional. Silakan percaya atau tidak, tapi data itu harus dipelajari,” ujarnya.
Lebih lanjut, Suib mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kalimantan Barat masih menjadi persoalan mendasar yang memengaruhi kualitas demokrasi.
“Rata-rata pendidikan masyarakat kita baru sembilan tahun. Belum sampai dua belas tahun, apalagi jenjang S1. Kalimantan Barat masih berada di posisi keempat dari lima provinsi di Kalimantan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan kemampuan fiskal daerah yang berdampak pada pembangunan sektor-sektor strategis, termasuk pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
“APBD kita sekitar Rp5,4 triliun, jauh di bawah provinsi lain di Kalimantan yang sudah mencapai di atas Rp10 triliun,” ungkap Suib.
Menurutnya, rendahnya kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat berbanding lurus dengan kualitas demokrasi di daerah.
“Kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat menentukan kualitas demokrasi. Di negara berkembang seperti kita, pendidikan masih menjadi kekuatan utama,” tegasnya.
Politisi yang dikenal aktif dalam berbagai kegiatan kepemudaan itu juga menilai bahwa butuh waktu panjang untuk membawa demokrasi Indonesia menuju kematangan seperti negara-negara maju.
“Di negara maju, seseorang dinilai dari keahliannya, bukan semata karena popularitas atau modal uang. Kita mungkin butuh waktu puluhan tahun untuk sampai ke sana,” pungkasnya. (Tim Liputan)
Editor : Aan
