KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) — Dalam upaya mempercepat transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalimantan Barat kembali menggelar High Level Meeting (HLM) yang berlangsung di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Jend. Ahmad Yani, Pontianak. 
TP2DD Kalimantan Barat Perkuat Sinergi dan Komitmen Daerah untuk Perluasan Digitalisasi Transaksi Keuangan
Pertemuan strategis ini menjadi momentum penting dalam mengkonsolidasikan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan Bank Indonesia guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih modern, transparan, dan efisien melalui digitalisasi transaksi. (16/7/2025).
Hadir dalam kegiatan ini Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, yang sekaligus memimpin rapat koordinasi bersama jajaran kepala daerah dan perwakilan instansi vertikal dari seluruh kabupaten/kota di Kalbar.
Turut mendampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar, R. Heru Saptaji, serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, BPKAD Provinsi, dan pelaku industri sistem pembayaran digital.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa digitalisasi merupakan keniscayaan di era saat ini, bukan hanya untuk efisiensi, tetapi juga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.
“Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah harus menjadi prioritas bersama, karena manfaatnya bukan hanya dirasakan oleh pemerintah, tapi juga langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan inovasi, baik antar instansi pemerintah maupun antara pemerintah dan sektor swasta, untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan aman. Digitalisasi, menurutnya, bukan sekadar mengganti proses manual menjadi elektronik, tetapi juga mengubah pola pikir dalam memberikan layanan publik yang cepat, tepat, dan akuntabel.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, R. Heru Saptaji, dalam paparannya menjelaskan bahwa TP2DD merupakan forum strategis untuk mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang berfokus pada dua aspek utama: digitalisasi penerimaan dan belanja daerah.
Penggunaan kanal pembayaran digital seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk transaksi penerimaan retribusi dan pajak daerah, serta pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk belanja, dinilai mampu meningkatkan efisiensi, mempersempit ruang penyalahgunaan anggaran, dan memperkuat integrasi data keuangan.
"Digitalisasi transaksi daerah bukan hanya alat bantu administratif, melainkan jembatan menuju transformasi layanan publik yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi," ujar Heru. Ia juga menyampaikan bahwa Bank Indonesia terus mendukung pemerintah daerah dalam melakukan edukasi, pendampingan teknis, hingga pemetaan kesiapan infrastruktur digital di tiap wilayah.
Dalam forum tersebut, dilakukan pula evaluasi capaian ETPD masing-masing kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Berdasarkan data Bank Indonesia, sejumlah daerah menunjukkan progres signifikan dalam implementasi kanal pembayaran digital, terutama dalam penggunaan QRIS di pasar tradisional, parkir, hingga retribusi layanan publik lainnya.
Namun demikian, masih terdapat daerah-daerah yang perlu meningkatkan komitmen dan akselerasi adopsi sistem digital, baik dari sisi regulasi maupun sumber daya manusia.
Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan keberhasilan implementasi ETPD, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat memberikan penghargaan kepada beberapa pemerintah daerah yang dinilai memiliki performa terbaik.
Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi daerah lain untuk terus berinovasi dan memperkuat tata kelola digital dalam pengelolaan keuangan daerahnya.
High Level Meeting TP2DD Kalbar ini ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama untuk mendorong penggunaan QRIS dan KKPD secara lebih luas dalam lingkungan pemerintah daerah, serta penyusunan roadmap dan rencana aksi digitalisasi yang terukur dan berdampak langsung terhadap layanan publik.
Kegiatan ini menandai semangat Kalimantan Barat dalam mendukung target nasional 100 persen digitalisasi transaksi pemerintah daerah yang telah dicanangkan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Digital (KNEKD), sekaligus mempertegas peran strategis TP2DD sebagai motor penggerak transformasi digital ekonomi daerah. (Tim Liputan)
Editor : Aan
