Pemerintah RI Diminta Mitigasi Penurunan Daya Beli di Tengah Pandemi dan PHK
KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) - Arus balik liburan Tahun Baru Imlek 2025 menyebabkan kepadatan lalu lintas di Tol Jakarta-Cikampek, pada Rabu, 29 Januari 2025. Kepadatan kendaraan dari arah Cikampek menuju Jakarta mulai terjadi pada sore hari, sekitar pukul 17.00 WIB, petugas mulai melakukan rekayasa lalu lintas contraflow satu lajur dari KM 55 sampai KM 47 di ruas Tol Jakarta-Cikampek. Kepadatan ini semakin meningkat pada pukul 18.00 WIB, yang memaksa petugas memperpanjang contraflow satu lajur hingga KM 65 dari KM 47 di ruas tol tersebut.
Pada masa libur panjang ini, PT Jasamarga Transjawa Tol mengimbau pengguna jalan untuk mengutamakan keselamatan, mengingat padatnya kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Di sisi lain, pakar bisnis Profesor Rhenald Kasali memberikan pandangannya terkait fenomena kepadatan lalu lintas yang terjadi di liburan panjang ini. Rhenald menilai bahwa masyarakat kini mencari hiburan yang terjangkau sebagai upaya untuk mendapatkan kebahagiaan, meski di tengah kondisi ekonomi yang kurang stabil.
Rhenald mengungkapkan bahwa banyak tempat hiburan yang dipenuhi pengunjung, yang menyebabkan kemacetan lalu lintas, bahkan pada libur panjang seperti Tahun Baru Imlek. Menurutnya, dengan lebih dari 100 hari libur dalam setahun, banyak orang memanfaatkan waktu libur untuk bepergian meskipun situasi ekonomi tidak mendukung.
Hal ini mengarah pada fenomena yang disebutnya sebagai ‘Lipstick Effect’, di mana meskipun daya beli masyarakat menurun, aktivitas konsumsi tertentu tetap mengalami peningkatan. Fenomena ini pertama kali dicetuskan oleh Leonard Lauder, Chairman Emeritus The Estee Lauder Companies Inc, yang mencatat peningkatan penjualan lipstik di tengah krisis ekonomi setelah tragedi 9/11 di AS.
Rhenald menjelaskan bahwa di tengah penurunan daya beli masyarakat, mereka cenderung mencari kemewahan yang lebih terjangkau, seperti berlibur atau membeli produk-produk kecantikan dengan harga terjangkau. Misalnya, produk seperti lipstik dan skincare terbukti meningkat penjualannya saat terjadi ketidakpastian ekonomi, seperti saat pandemi COVID-19.
Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun banyak orang yang menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kesulitan ekonomi, mereka tetap mencari kebahagiaan melalui aktivitas yang memberikan kemewahan namun dengan biaya yang lebih terjangkau.
Dari sisi ekonomi, Rhenald juga menyentuh permasalahan penurunan daya beli yang semakin meningkat di Indonesia, yang juga berdampak pada peningkatan angka pengangguran. Salah satu solusi yang diusulkan oleh para pakar ekonomi adalah mitigasi risiko penurunan daya beli masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, pernah mengingatkan pemerintah RI untuk fokus pada mitigasi risiko penurunan daya beli akibat penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen. Josua menekankan pentingnya program kesejahteraan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai upaya untuk melindungi daya beli masyarakat, khususnya yang rentan.
Selain itu, Josua juga mengingatkan bahwa insentif yang diberikan pemerintah harus efektif untuk menjaga daya beli masyarakat, mengingat kenaikan PPN bisa semakin memberatkan warga yang berada pada kelas ekonomi menengah ke bawah. Pemerintah perlu memastikan bahwa barang-barang kebutuhan pokok serta jasa kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum yang banyak digunakan masyarakat tetap bebas PPN agar tidak semakin menambah beban mereka.
Pada sisi yang lain, persoalan pengangguran tetap menjadi tantangan besar. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Agustus 2024 tercatat sebesar 4,91 persen, meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,32 persen. Angka pengangguran ini tetap menjadi hal yang perlu diwaspadai, terutama mengingat dampak dari krisis ekonomi global dan kebijakan dalam negeri yang mempengaruhi sektor-sektor tertentu, termasuk ketenagakerjaan.
Menanggapi hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang dipimpin oleh Menteri Yassierli, pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, akan menggelar bursa kerja rutin yang bertujuan untuk menyerap tenaga kerja di Indonesia.
Bursa kerja ini rencananya akan diselenggarakan di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Makassar pada awal Februari 2025, sebagai salah satu langkah untuk menanggulangi angka pengangguran yang masih tinggi. Selain itu, Kemenaker juga menghadirkan Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK) yang diharapkan dapat menggambarkan struktur tenaga kerja, karakteristiknya, serta kebutuhan pasar tenaga kerja di Indonesia.
Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk menanggulangi pengangguran dan menstabilkan daya beli masyarakat tentunya perlu disertai dengan kebijakan yang lebih berpihak pada kelas menengah dan bawah, mengingat sektor-sektor ini yang paling terdampak oleh krisis ekonomi.
Beberapa pihak berpendapat bahwa upaya pemerintah untuk mendorong sektor-sektor UMKM, serta pemberian insentif fiskal untuk barang-barang kebutuhan pokok, harus dilakukan secara lebih konsisten agar tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal. Pemerintah juga diharapkan dapat terus memantau dampak dari kebijakan seperti PPN 12 persen, yang bisa semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada di garis kemiskinan.
Selain itu, fenomena seperti ‘Lipstick Effect’ bisa menjadi gambaran yang menarik tentang bagaimana perilaku konsumen beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang sulit. Di tengah penurunan daya beli, masyarakat berusaha untuk tetap memenuhi kebutuhan emosional mereka dengan cara yang lebih terjangkau, salah satunya melalui liburan atau membeli produk kecantikan.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memahami pola konsumsi ini agar kebijakan ekonomi yang diterapkan lebih tepat sasaran. (Tim Liputan).
Editor : Lan
