Antisipasi Neraka Iklim BI dan Pemprov.Kalbar siap kolaborasi
KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) - Isu climate change atau perubahan iklim yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2030 dengan suhu panas tertinggi, bahkan Presiden RI Jokowi mengingatkan suhu bumi yang semakin panas yang disebut Sekjen PBB, Antonio Guterres sebagai neraka iklim akan membawa dampak pada pasokan pangan. Ini siap diantisipasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Barat bersama Pemprov.
Nur Asyura Anggini Sari, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), menyampaikan, bahwa pihaknya siap mengendalikan inflasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalbar dan mengimplementasikan harapan dari Presiden RI Jokowi, utamanya dalam hal pengendalian inflasi imbas dari perubahan cuaca.
"Sesuai arahan dari Presiden untuk mengantisipasi bakal terjadinya peningkatan iklim gelombang panas di tahun 2030, sudah kita catat, agar bisa diimplementasikan sesuai arahan Presiden," ujar Anggini Sari usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2024 yang digelar di Istana Negara secara luring dan daring, Jumat 14 Juni 2024.
Di Pontianak Rakornas Pengendalian Inflasi 2024 ini digelar secara daring di ruang Keriang Bandong Kantor BI Kalbar, yang dihadiri oleh Ignasius IK, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Pemprov Kalbar serta para wali kota dan bupati se Kalbar.
Presiden Jokowi dalam kesempatan itu mengingatkan, agar mewaspadai tantangan di masa depan berkaitan dengan isu iklim dan pangan. Presiden menyebutkan peringatan dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, bahwa dunia menghadapi "neraka iklim".
"Kita harus tetap harus waspada. Hati-hati, tidak boleh lengah, tantangan ke depan tidak mudah. Saya kira, semuanya sudah mendengar warning dari Sekjen PBB, bahwa dunia menuju pada neraka iklim. Ngeri. Neraka iklim. Suhu akan mencapai rekor tertinggi lima tahun ke depan. Hati-hati," kata Presiden Jokowi.
Presiden mengungkapkan, dalam satu tahun terakhir, Indonesia telah mengalami gelombang panas. Bahkan, suhu panas di India mencapai 50 derajat celcius dan di Myanmar hingga 45,8 derajat celcius.
Menurut Jokowi, jika situasi ini dibiarkan, merujuk FAO (Food and Agriculture Organization) pada tahun 2050, dunia akan mengalami kekeringan yang berdampak pada kekurangan pangan. Karenanya, Presiden menekankan pentingnya mengantisipasi kekeringan dan gelombang panas yang dapat berimbas pada produksi pangan dan inflasi.
"Artinya apa? Jangan main-main urusan kekeringan. Jangan main-main urusan gelombang panas. Larinya nanti bisa ke inflasi. Begitu stok tidak ada, produksi berkurang, stok tidak ada. Artinya, harga pasti akan naik. Otomatis itu. Hukum pasar memang seperti itu," kata Jokowi.
Untuk mengantisipasi rentetan masalah tersebut, Presiden telah menginstruksikan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerjasama dengan TNI guna memasang pompa-pompa air. Setidaknya, sekitar 20 ribu pompa dipasang di daerah-daerah produksi pangan, utamanya daerah penghasil beras.
Selain pemasangan pompa, pemerintah dalam 10 tahun memiliki target membangun 61 waduk dan bendungan. Hingga saat ini, sudah ada 43 waduk dan bendungan yang diresmikan.
Namun, pembangunan waduk dan bendungan diperlukan sistem irigasi yang baik, termasuk saluran primer, sekunder dan tersier agar air sampai ke sawah, sehingga meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan. Presiden juga menekankan, pentingnya penerapan teknologi untuk meningkatkan produksi pada sektor pertanian dan perkebunan.
"Sekarang adalah eranya teknologi, eranya smart system. Utamanya yang di kabupaten, kita harus bisa mengupgrade sistem perekonomian kita menjadi smart agriculture, terutama untuk unggulan-unggulan yang ada di daerah masing-masing," imbuh Jokowi.
Presiden mengajak agar mengundang investasi dalam membangun industri pengolahan, supaya nilai tambah dari setiap produksi pertanian dan perkebunan meningkat. "Bangun juga sistem distribusi yang terintegrasi. Ini sudah dilakukan sekarang oleh RRT, sehingga betul-betul sistem distribusinya terintegrasi. Saya kira, kalau koordinasi pusat dan daerah bisa berjalan, semua akan bisa kita lakukan," pesan Jokowi.
Menanggapi pesan-pesan Presiden, Kepala Perwakilan BI Kalbar, Anggini Sari menyatakan siap mengimplementasikannya, terutama dalam upaya mengalirkan pompa-pompa air ke wilayah persawahan, khususnya untuk tanaman padi atau penghasil beras. (Tim Liputan)
Editor : Aan
