KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) - Anggota DPRD Kota Pontianak Lufti menyanggah pandangan Wali Kota Pontianak soal pembangunan jembatan garuda yang bakal memberi dampak bagi perekonomian dan wisata. Menurutnya mesti ada paparan detail untuk kedua sektor tersebut, jika benar akan menimbulkan dampak positif dari hadirnya Jembatan Garuda ini. Sabtu (11 Februari 2023).
Pertanyakan Dampak Ekonomi dan Wisata Jembatan Garuda
“Wacana pembangunan Jembatan Garuda itu memakan biaya besar. Rp 1 triliun dari investor asal Cina. Jika Pak Wali menyebut keberadaan Jembatan Garuda nanti bakal berdampak positif pada ekonomi dan wisata. Harusnya dipaparkan apa saja peluang dari ke dua sektor ini, sehingga bakal menguntungkan Kota Pontianak,” tegas Lutfi.
Menurut Lutfi Pemkot Pontianak harusnya lebih detail terhadap apa yang disampaikan soal wacana Pembangunan Jembatan Garuda ini. Sebab, nilai pembangunan tak sedikit.
Oleh sebab itu, dewan mendorong agar Pemkot Pontianak memaparkan secara detail apa saja yang menjadi keuntungan jika jembatan itu selesai terbangun. Seperti yang diungkapkan Wali Kota Pontianak, jika jembatan ini jadi akan menguntungkan dari sisi ekonomi dan wisata.
Pertanyaan Lutfi, dari ke dua sektor ini mestinya harus dijelaskan dalam pemaparan kepada DPRD Pontianak. “Kalau seperti ini, tidak ada rincian jelas untung dari sisi ekonomi dan wisatanya, pandangan saya wali kota berbicara tidak dengan data,” ungkapnya.
Mesti jelas keuntungan dari dua sektor ini. Hingga kini pihaknya juga menunggu perwakilan pemerintah dalam hal pemaparan untung rugi dari pembangunan Jembatan Garuda.
Ia tak ingin, jika Jembatan Garuda pembangunannya dipaksa. Tanpa ada hitungan detail dari segala aspek. Menurutnya ke depan akan memberikan dampak yang tak baik bagi pembangunan kota ini.
“Pak Wali jangan hanya memandang keindahan bentuk bangunan jembatannya saja. Perlu kajian lain harus dilakukan. Mulai dari aspek sosial, budaya, ekonomi, wisata dan aspek lainnya,” ujarnya.
Jika rencana pembangunan Jembatan Garuda sudah dikaji dari segala aspek yang ia sebut. Barulah bisa melakukan tindaklanjut dari rencana besar ini.
“Rencana boleh rencana, namun harus melewati proses. Harus dikaji secara detail, agar ke depan pembangunan ini tidak menjadi boomerang bagi pemerintah,” tegasnya.(BP).
Editor : Lan
