KALBARNEWS.CO.ID
(KAPUAS HULU) - Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
Kalimantan Barat meminta pemerintah desa mengembangkan potensi usaha melalui
Badan usaha milik desa (BUMDes) untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat
setempat.
Rabu ( 25 Januari 2023).
Pemkab Kapuas Hulu Minta Desa Tumbuhkan Ekonomi Melalui Bumdes
"Pemulihan ekonomi seharusnya bisa dilakukan
melalui pengembangan BUMDes dengan menggali potensi unggulan di desa itu
sendiri," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kapuas Hulu Rupines.
Disampaikan Rupinus, dari 278 desa yang ada di
Kapuas Hulu saat ini terdapat 263 BUMDes, dan dari jumlah tersebut ada
161 BUMDes yang sudah memiliki sertifikat badan hukum, 89 BUMDes dengan status
sehat, BUMDes bergerak sebanyak 104 dan yang tidak sehat ada 56 BUMDes.
Ada beberapa desa yang bisa dijadikan contoh
berhasil dalam mengelola dan mengembangkan ekonomi melalui BUMDes, di antaranya
yaitu Desa Piasak dan ada juga desa di Kecamatan Bunut Hilir.
Rupines mengatakan untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi di tingkat desa pemerintah telah mengatur terkait penggunaan dana desa
salah satunya untuk pemulihan ekonomi nasional di mana pihak desa diberikan
kewenangan khusus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
‘’Pada 2023 ini
pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp241,9 miliar untuk dana desa di
Kabupaten Kapuas Hulu,’’
jelasnya.
Poin pertama dalam petunjuk teknis prioritas
penggunaan dana desa, kata Rupinus yaitu untuk pemulihan ekonomi nasional
sesuai kewenangan desa seperti untuk pendirian, pengembangan kapasitas
peningkatan BumDes, pengembangan ekonomi produktif serta untuk pengembangan
desa wisata.
"Jadi pemerintah sudah mengatur untuk
penggunaan dana desa itu diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi nasional di
tingkat desa," katanya.
Untuk itu, dia meminta para kepala desa untuk
benar-benar serius dalam mengelola dana desa sesuai aturan berlaku.
"Jika dana desa dikelola sesuai aturan yang
berlaku tidak akan ada kades bermasalah dan masyarakat di desa bisa lebih
sejahtera, karena memang desa diberikan kewenangan tersendiri untuk membangun
desanya dan disiapkan anggaran khusus dari pemerintah," katanya. (Tim Liputan).
Editor : Lan
