KALBARNEWS.CO.ID
(KEDIRI) - Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur,
membuat kesepakatan bersama tentang layanan administrasi kependudukan dan
kesehatan.
Rabu (7 Desember 2022)..jpg)
Pemkot Kediri Buat Kesepakatan Layanan Adminduk Dan Kesehatan
Kegiatan itu dilakukan antara Pemerintah Kota
Kediri, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Komisariat Kediri, Ikatan
Bidan Indonesia Cabang Kota Kediri, dan Perhimpunan Klinik dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Indonesia Cabang Kota Kediri.
"Program ini merupakan fasilitas yang
diberikan Pemerintah Kota Kediri kepada warganya. Karena layanan kependudukan
ini merupakan fasilitas kepada masyarakat jadi diberikan secara gratis. Tidak
dipungut biaya," kata Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar.
Ia menjelaskan kerja sama ini merupakan
pengembangan layanan dari proyek percontohan program 3 in 1 yang sudah berjalan
di RSUD Kilisuci dan RSUD Gambiran, Kota Kediri.
Layanan ini dilakukan guna memudahkan masyarakat.
Ketika ada ibu melahirkan, tidak perlu mengurus dokumen kependudukan sendiri,
namun semua sudah ditangani oleh fasilitas kesehatan dan Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Kediri.
Saat pulang dari rumah sakit, ibu yang baru
melahirkan tersebut juga sudah membawa akta kelahiran, KK baru, dan dokumen
kependudukan lain yang dibutuhkan. Begitu pula ketika terjadi kasus kematian,
warga tidak perlu mengurus dokumen kependudukan sendiri.
"Kami dekatkan layanan kependudukan yang ada
di Kota Kediri. Saya juga berpesan kalau sudah ada kemudahan, tetap harus
mengikuti program keluarga berencana dari pemerintah," kata dia.
Ia berharap, setelah penandatanganan kesepakatan
ini program segera berjalan. Ke depan, program juga terus dievaluasi sehingga
bisa berjalan sempurna.
Dia mengharapkan dengan semakin mudah layanan
kependudukan, semua warga memiliki dokumen kependudukan.
Informasi dari Dispendukcapil Kota Kediri, pada
tahun 2021 Kota Kediri telah mencapai angka cakupan 98,84 persen jumlah
penduduk usia 0-18 tahun telah berakta kelahiran.
"Alhamdulillah angka tersebut telah melampaui
target nasional tahun 2021 sebesar 95 persen. Nanti di tahun 2024, harus capai
target nasional untuk pencatatan sipil di bawah usia lima tahun sebesar 99,99
persen. Saya yakin dengan kolaborasi yang baik ini kita bisa mencapai target
tersebut," kata dia.
Kepala Dispendukcapil Kota Kediri Samsul Bahri
mengatakan ada 45 lembaga yang sudah bekerja sama dengan instansinya, yang
terdiri atas enam rumah sakit, satu klinik, dua rumah sakit ibu dan anak, dan
36 praktik mandiri bidan.
"Untuk pengawasan sudah kami tuangkan dalam
pasal-pasal perjanjian bahwa pelayanan ini gratis. Kami pastikan pelayanan
kependudukan ini gratis," ujarnya.
Turut hadir dalam acara itu, Ketua Persi
Komisariat Kediri Rosse Ester Grace, Ketua Perhimpunan Klinik dan Fasyankes
Indonesia Cabang Kota Kediri Endang Wahyu Laksmiwati, Sekretaris IBI Cabang
Kota Kediri Mahendri, dan tamu undangan lainnya. (Tim liputan)
Editor : Aan
