KALBARNEWS.CO.ID
(JAKARTA) - Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) Kristianti Puji Rahayu menyebut OJK rata-rata menyelenggarakan
1.000 program edukasi keuangan dalam setahun untuk meningkatkan literasi
keuangan masyarakat.Selasa
(22 November 2022).
OJK Selenggarakan Sekitar 1.000 Program Edukasi Keuangan Dalam Setahun
“Pada 2020 sampai 2020, terdapat 1.700 kegiatan yang diselenggarakan
OJK ditambah 367 kegiatan edukasi dan perlindungan konsumen. Ini belum termasuk
edukasi melalui iklan layanan masyarakat,” katanya dalam Konferensi pers
daring,.
Ia merinci dari total 367 kegiatan edukasi dan perlindungan
konsumen, sebanyak 306 dilakukan secara daring, 38 langsung, dan 23 secara
hybrid.
“Ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak dan stake
holder, termasuk kementerian dan lembaga. Ada program-program yang
dikerjasamakan dengan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), Kementerian Keuangan,
dan Bank Indonesia yang sekali edukasi nisa menjangkau sampai 15 ribu orang,”
katanya.
Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bidang
Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari menyebut pandemi COVID-19
mendorong akselerasi transformasi digital, termasuk dalam edukasi keuangan
sehingga tingkat literasi keuangan meningkat dari 38,03 persen di 2019 menjadi
49,68 di 2022.
“Hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2022
menjadi salah satu faktor utama OJK dan pemangku kepentingan lain dalam
menyusun strategi kebijakan dan merancang produk jasa keuangan yang sesuai
kebutuhan konsumen, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
OJK akan berfokus menyasar pelajar, santri, masyarakat umum,
penyandang disabilitas untuk ditingkatkan literasi keuangannya pada 2023
mendatang.
“Sementara sasaran prioritas inklusi keuangan adalah
perempuan, pelajar, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), masyarakat di
desa, dan peningkatan literasi keuangan untuk sektor keuangan syariah,”
katanya.
Program edukasi keuangan juga akan ditambah untuk wilayah
dengan tingkat literasi yang masih di bawah rata-rata nasional seperti
Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Jambi, Papua, Banten, Lampung, Kalimantan
Selatan, Maluku, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi
Tenggara, dan Bengkulu.(Tim
liputan)
Editor : Aan
