Walikota Edi: Pemkot Rasionalisasikan Anggaran Dan Efisiensi Belanja Di KUA-PPAS Tahun 2022

Editor: Redaksi author photo
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono Saat Tandatangani KUA PPAS T.A 2022
KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) - Adanya penurunan asumsi yang disebabkan pengaruh ekonomi global yang terjadi hingga saat ini, mengakibatkan penyusunan anggaran 2022 sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang ini. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono usai menandatangani nota kesepakatan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2022.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan setelah pihaknya meneliti dan mempelajari, terutama berkaitan dengan pendapatan, maka akan dilakukan rasionalisasi anggaran, hal itu disampaikanya di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak pada hari Selasa (26 Juli 2022).

"Hasil perhitungan kami dengan Tim Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) terdapat kurang lebih Rp66 miliar selisih kurangnya," ujarnya.

Selanjutnya, kata Edi, pihaknya akan mengambil langkah-langkah di antaranya penghematan dan efisiensi, mengurangi belanja-belanja yang tidak bermanfaat serta rasionalisasi pajak termasuk mengurangi belanja modal yang mencakup belanja barang dan jasa serta belanja pegawai.

Edi Rusdi Kamtono menilai, meskipun kondisi anggaran yang demikian, hal itu tidak akan mempengaruhi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak.

"Hanya saja capaian-capaian target tidak bisa tercapai secara optimal karena memang semua itu tergantung pada anggaran," sebutnya.

Namun Edi menyatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama sektor pajak daerah sudah mulai kembali stabil seperti saat kondisi sebelum pandemi.

"Tetapi volumenya tidak bisa kita tekan lebih tinggi lagi karena belum seratus persen normal," ungkapnya.

Terkait pekerjaan fisik pembangunan, dikatakannya menyesuaikan dengan kondisi keuangan Pemkot Pontianak. Dari pagu anggaran tersebut, ada yang nilainya dikurangi dan akan dikerjakan secara bertahap, ada pula pekerjaan fisik yang ditunda pada tahun 2023.

"Tidak mungkin kita paksakan semuanya karena dikuatikan nantinya terjadi gagal bayar," pungkasnya. (tim liputan).

Editor : Heri

Share:
Komentar

Berita Terkini