 |
| Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji S.H., M.Hum., |
Pernyataan
tersebut, disampaikan Gubernur Kalbar H. Sutarmidji S.H., M.Hum., usai membuka
kegiatan Penandatangan Berita Acara Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Kalbar
Tahun 2022, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar pada hari Rabu (6 Juli 2022).
"Di
Provinsi Kalbar tahun 2018 jumlah desa mandiri hanya ada 1 dan sekarang ini
sudah berjumlah 586 desa mandiri, kemudian desa sangat tertinggal itu di tahun
2018, 677 desa sangat tertinggal untuk sekarang di provinsi kalbar sudah tidak
ada. Untuk desa tertinggal di tahun 2018 sekitar 968 dan di tahun 2022
berjumlah 94 desa tertinggal, dan target saya di tahun depan desa tertinggal
sudah tidak ada," ungkap Sutarmidji.
Lanjutnya,
untuk saat ini ada empat kabupaten yang tidak memiliki Status Desa Tertinggal
yaitu Kabupaten Sekadau, Kabupaten
Sanggau, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Sambas. Menurutnya jika ada data
yang tidak sesuai dengan data yang laporan dari Kementerian Desa Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, bisa dilakukan pengujian data tersebut.
"Jika
ingin menguji banyaknya Status Desa Tertinggal, bisa disandingkan dengan data-data
yang ada tentang kemiskinan,
pengangguran, kebutuhan masyarakat dan rantai pasok di desa tersebut. Karena
jika di desa masih ada desa tertinggal yang banyak pasti angka kemiskinannya
sangat tinggi. Jika ada yang tidak sesuai, pasti ada data yang tidak sinkron
sehingga ini menjadi alat ukur untuk menguji data atau sinkronisasi data
tersebut," ujarnya.
Dengan
adanya Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Kalbar Tahun 2022, bisa
dimanfaatkan untuk transparansi anggaran Dana Desa di daerah tersebut.
"Kemudian
Indeks Desa Membangun juga, sebagai pertanggung jawaban dalam penggunaan Dana
Desa, bahwa Dana Desa itu sangat bermanfaat jangan sampai nanti kalau Dana Desa
dikucurkan besar tapi masih banyak desa yang sangat tertinggal bisa jadi
pemerintah pusat akan mengevaluasi untuk pengucuran dana tersebut, ketika
sukses, bisa saja sewaktu-waktu anggaran desa ditambah," tegasnya.
Sedangkan
untuk penilaian Desa, dirinya menyatakan bahwa penilai itu langsung dilakukan
oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang
dilaksanakan oleh Pendamping Desa secara objektif dan transparan sesuai dengan
indikator yang ditetapkan.
"Sedangkan
untuk pendamping desa bukanlah dari jajaran pemerintah provinsi dan kita tidak
terkait keterikatan penilaian desa dari mereka, sehingga betul-betul objektif.
Tidak ada saat waktu penilaian pemerintah provinsi kalbar melakukan intervensi
ke mereka. Semua bisa diukur ada 54 indikator dalam penilaian tersebut,"
katanya.
"Dalam
masa pandemi kalbar bisa menurunkan angka kemiskinan walaupun tipis. Untuk di
tahun 2022 ini, angka kemiskinan semester 1 sudah turun 0,31 persen dari 7,15
sekarang tinggal 6,84 persen ini merupakan capaian yang bagus mudah-mudahan
akan terus baik," paparnya.
Ditempat
yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar Ir.
Yuslinda M.M., mengungkapkan bahwa berdasarkan pemutakhiran status Indeks Desa
Membangun di tahun 2022 telah selesai diinput oleh desa seluruh kalbar, dimana
Desa Mandiri sebelumnya di tahun 2021 sebesar 385 Desa, pada tahun 2022 Desa
Mandiri berjumlah 586 Desa.
Status Desa
Maju sebelumnya tahun 2021 berjumlah 456 Desa, sedangkan pada tahun 2022
menjadi 549 Desa, untuk Desa Berkembang tahun 2021 berjumlah 910 Desa, pada
tahun 2022 menjadi 802 Desa, Status Desa Tertinggal tahun 2021 berjumlah 280
Desa pada tahun 2022 berkurang menjadi 94 Desa.
Di akhir
acara, Gubernur Kalbar memberikan 9 Hadiah bagi kepada para peserta Lomba Desa
dan Kelurahan yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Kalbar beberapa waktu yang lalu. (BP/tim liputan).
Editor :
Heri
