 |
| Peroleh Opini WTP, Pemprov Kalbar Terima Apresiasi Dari Fraksi Di DPRD |
Hal tersebut
disampaikan saat Rapat Paripurna Penyampaian
Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat terhadap
Nota Penjelasan Gubernur Kalimantan Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 di Balairung
Sari DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada hari Jumat (24 Juni 2022).
Rapat
Paripurna kali ini sudah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh 34 orang dari 65
orang anggota DPRD dan juga dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi
Kalimantan Barat, Kepala Instansi Vertikal, Perwakilan BUMN dan BUMD
dilingkungan Provinsi Kalimantan Barat, Staf Ahli Gubernur Kalimantan Barat,
Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dan Kepala Perangkat
Daerah di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat, Rekan-rekan wartawan, dan para
undangan yang hadir.
Penyampaian
Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat disampaikan oleh
perwakilan masing-masing Fraksi, dan tiap-tiap Fraksi mengapresiasi atas
kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hingga mendapatkan Predikat Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Usai
mengikuti Rapat Paripurna Penyampaian
Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat terhadap
Nota Penjelasan Gubernur Kalimantan Barat terhadap Raperda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
Wakil
Gubernur Kalimantan Barat menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut membahas
pertanggungjawaban APBD Tahun 2021, sebagaimana yang telah dilaksanakan, ada
peningkatan dari 5,7 menjadi 6,4 triliun rupiah. Dari hasil penilaian BPK RI,
Pemerintah Provinsi Kalbar mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),
itu merupakan Penilaian tertinggi dalam pelaksanaan keuangan daerah,
"ungkap Wakil Gubernur Kalbar, saat diwawancara rekan media.
"Walaupun
ada hal-hal yang masih dipertanyakan oleh anggota DPRD melalui pemandangan
Fraksi-fraksi tadi, dimana ada kegiatan yang sudah kita laksanakan dan ada yang
belum dilaksanakan dan nanti akan dibahas dalam Rapat gabungan". Jelas H.
Ria Norsan.
Wakil
Gubernur Kalimantan Barat juga mengungkapkan bahwa daya serap anggaran
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di tahun 2021 sebesar 94% sudah cukup
bagus. Untuk di tahun Anggaran 2022 ini semua tender pekerjaan sudah hampir
selesai, dan sekarang bulan keenam hingga sebelum akhir tahun diharapkan semua
kerjaan tuntas dan tidak akan ada yang
terlambat. (BP/tim liputan).
Editor :
Heri
