![]() |
Gubernur Kalbar, H Sutarmidji Bersama Komjen Pol. Drs. Purwadi Arianto, M.Si |
Tampak hadir
Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANNAS RI) Komjen
Pol. Drs. Purwadi Arianto, M.Si., Tenaga Ahli Pengajar Lemhanas RI, Laksda TNI
Budi Setiawan, S.T., M.Tr.Opsla., Dirmatlaitadik Debiddikpimkatnas Lemhanas RI,
Brigjen Pol Drs. Djoko Poerbohadidjojo, M.Si., beserta jajaran Forkopimda Prov
Kalbar, Gubernur Kalimantan Barat.
Gubernur
Kalbar, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., memaparkan materi dalam Focus Group
Discussion (FGD) Studi Lapangan Isu Strategis Nasional (SLISN) kepada 25 orang
peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII Tahun 2022.
Pada
kesempatan tersebut, Gubernur menjelaskan salah satu program prioritas di
Kalbar yaitu peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) melalui 54 indikator yang
harus terpenuhi untuk menuju desa mandiri dan sejahtera.
"Ketika
desa sudah menjadi status Desa Mandiri, maka sumber konflik akan berkurang dan
masyarakat akan fokus pada capaian kesejahteraan karena semua kebutuhan sudah
ada," kata H. Sutarmidji.
Gubernur
Kalbar juga sependapat dengan pernyataan Presiden RI terkait Sumber Daya Alam
(SDA) yang harus dilindungi dan tidak dijual mentah (tanpa diolah terlebih
dahulu).
"Jika
bauksit langsung diubah menjadi aluminium, maka dapat memberikan penambahan
nilai ekspor yang lebih dibandingkan dijual dalam kondisi mentah. Pengelolaan
SDM seperti ini menjadi lebih bijak dan semakin baik, sehingga kesejahteraan
masyarakat dapat tercapai," jelas Gubernur di hadapan para peserta.
Selanjutnya,
sektor kesehatan dan pendidikan merupakan sektor penting untuk diperhatikan
dalam mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar.
"Pada
sektor kesehatan, saya selalu wacanakan rumah sakit tanpa kelas, tetapi merawat
dan inapkan pasien berdasarkan penyakit yang diidapnya. Jenis penyakit ini yang
seharusnya mendapatkan penanganan prioritas. Sedangkan untuk pendidikan, sejak
awal menjabat sebagai Gubernur, saya sudah membebaskan biaya pendidikan agar
anak-anak Kalimantan Barat tidak ada yang putus sekolah,". (tim liputan).
Editor :
Heri