 |
| Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Golkar, Heri Mustamin |
Hal tersebut disampaikan usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Prov. Kalbar yang mengagendakan tentang Rekomendasi DPRD Prov Kalbar, terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Kalbar Tahun Anggaran 2021, dilaksanakan di Ruang Balairungsari DPRD Prov Kalbar pada hari Senin (24 Mei 2022).
“Ada
beberapa hal yang menjadi catatan kita, pertama berkaitan dengan IPM yang
katanya sempat turun saat Pandemi Covid-19 namun sekarang naik lagi, ini adalah
hal yang aneh sehingga nanti dalam kesempatan lain Pak Gubernur bisa menjawab
dengan data.
“Selain itu
terkait Desa yang dikatakan Mandiri harus dilihat dari sisi mananya, kita perlu
tau indokator kemandirian bagaimana masyarakat didesa itu mampu menghidupkan
dirinya dengan kemandrian untuk mencapai kemakmuran, dibidang infrastruktur
kita disajikan dengan data jalan dalam kondisi mantap, namun pada kenyataannya
tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Harusnya Gubernur punya data valid jalan
mana saja yang dibutuhkan masyarakat untuk menjadi prioritas pembangunan agar
ekonomi meningkat,” ungkapnya.
Selain itu
Angka Stanting yang masih cukup tinggi, hal ini berkaitan dengan gizi
masyarakat, luasnya wilayah di kalbar harusnya mampu di olah untuk ketersedian
pangan masyarakat dan pemerintah harus memprioritas anggaran ke depan untuk
pengolahan lahan pertanian dan yang paling menggelikan adalah angka kemiskinan
turun namun angka pengangguran naik.
“Ini kan
terkesan mengada-ada karena seharusnya data kemiskinan dan pengangguran itu
linear atau segaris,” terang Heri Mustamin.
Persoalan
data valid masih menjadi tugas Pemprov. Kalbar bagaimana bisa mensingkronkan
data dengan SKPD mereka.
“Adanya
persoalan tidak singkronnya data dari SKPD kepada Pemprov.Kalbar akan
menghambat pembangunan di Kalbar, harusnya data yang kurang valid dari SKPD di
carikan jalan keluarnya bukan dicari siapa yang salah. Artinya dalam konteks
pemerintahan belum adanya komunikasi yang baik dari Pemprov.Kalbar dengan SKPD
di bawahnya,” jelasnya lagi.
Beberapa
rekomendasi Anggota DPRD Prov Kalbar terkait LKPJ Gubernur Kalbar meliputi
masalah, Indeks Pembangunan Manusia
(IPM), Pembangunan Infrastruktur seperti jalan hingga angka pengangguran di
kalbar yang dinilai cukup tinggi, hal tersebut perlu mendapatkan jawaban dari
Gubernur Kalbar.
Wakil
Gubernur Kalbar, H. Ria Norsan menjelaskan berkaitan dengan pembangunan di
Kalbar sudah berjalan baik, termasuk juga capaian Desa Mandiri serta alokasi
anggaran untuk pembangunan.
“Seluruh
rekomendasi ini akan kita tindak lanjuti, namun ada beberpa rekomendasi yang
sudah kita tindak lanjuti salah satunya adalah batas wilayah antara Kota
Pontianak dan Kuburaya namun sudah diselesaikan dengan baik, namun masih ada
satu batas wilayah lagi yang perlu diselesaikan yakni batas antara Kabupaten
Sintang dan Sekadau,” Kata Ria Norsan.
Untuk
alokasi anggaran yang diminta untuk infrastruktur sebesar 80 persen, kita tidak
mungkin memenuhinya karena anggaran kita terbatas, selain itu mengahadapi
Pemilu tahun 2024 nanti otomatis akan banyak memakan biaya.
“Tidak
mungkin anggaran 80 persen kita alokasikan untuk infrastruktur, dari 100 persen
anggaran 40 persen sudah untuk biaya rutin, dan 60 persen untuk pembangunan
yang lainnya. Untuk capaian Desa Mandiri di Kalbar sudah sebanyak 385 Desa, di
akhir masa jabatan kami bersama Pak Gubernur ditarget menjadi 450 desa.
Permasalahan ekonomi yang dialami oleh Desa Mandiri adalah faktor belum adanya
listrik karena bukan masuk wewenang Pemprov Kalbar,” pungkas Norsan. (BP/tim
liputan).
Editor :
Heri
