DPMD: Pemdes Diminta Maksimal Anggarkan Pengembangan Desa Wisata

Editor: Redaksi author photo

DPMD: Pemdes Diminta Maksimal Anggarkan Pengembangan Desa Wisata
KALBARNEWS.CO.ID (LOMBOK TENGAH) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan, pengembangan desa wisata saat ini kurang maksimal dampak pandemi COVID-19, sehingga pemerintah desa diharapkan maksimalkan anggaran untuk mengembangkan potensi desanya guna meningkatkan ekonomi masyarakat.

"Tidak jarang keberadaan desa wisata ini tidak ada pengembangan. Sehingga desa diharapkan lebih memaksimalkan penganggaran terhadap pengembangannya," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lombok Tengah Zaenal Mustakim di Praya, Jumat.

Jumlah desa wisata di Lombok Tengah saat ini sebanyak 61 desa yang tersebar di berbagai kecamatan di daerah tersebut akan bersinergi dengan dinas pariwisata untuk mengembangkan desa wisata yang ada.

Dari sisi DPMD, pihaknya lebih fokus pada sisi penganggaran untuk pengembangan.

“Jadi kami tentu akan memberikan desain yang ideal untuk pengembangan desa wisata, dan tentunya lebih pada sisi anggaran. Karena memang dalam hal pengembangan desa wisata ini harus ada suport juga dari sisi anggaran,” katanya.

Ia juga tidak menafikan bahwa selama ini memang tidak jarang keberadaan desa wisata kesannya hanya menunggu anggaran dari pusat.

Sehingga keberadaan nya cenderung hanya eksis saat dilakukan launching maka paradigma mendirikan desa wisata untuk mendapatkan bantuan dari pusat ini penting untuk di rubah dan diperlukan bagaimana perjuangan dari pihak desa dalam mengembangkan desa wisata ini.

“Sehingga prioritas anggaran desa ini juga penting dilakukan dalam hal pengembangan desa wisata ini," katanya.

Meski memang dalam aturan tidak ada penjelasan secara detail yang menjelaskan berapa persen untuk penganggaran desa wisata, sehingga desa sudah selayaknya mulai memperhatikan pengembangan desa wisata tersebut, dengan tentunya menganggarkan dana juga, katanya.

"Mengingat pengembangan desa wisata juga dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak. Mulai infrastruktur, atraksi, keamanan dan lainnya," katanya.

Ia mengatakan jangan sampai keberadaan desa wisata kesannya hanya menunggu bantuan dari pemerintah pusat, karena memang idealnya desa wisata ini lebih penting bagaimana kondisi sumber daya lokal.

"Keberadaan desa wisata ini tidak terkesan ikut- ikutan menjadi desa wisata agar mendapatkan bantuan dari pemerintah," katanya.

Selama ini, keberadaan desa wisata terkesan hanya formalitas, padahal idealnya harus betul-betul punya basis potensi dan basis keinginan yang kuat dalam hal menumbuhkan desa wisata. (Sumber : LKBN ANTARA).

Editor : Heri

Share:
Komentar

Berita Terkini