 |
| Sekda Provinsi Kalbar, dr Harisson Ikuti Musrembang RKPD Kab Mempawah |
Kegiatan
Musrenbang RKPD Kabupaten Mempawah dilaksanakan secara Hibrid, dengan dihadiri
Wakil Bupati Mempawah, H. Muhammad Pagi, S.Hi., M.M., Anggota DPRD Provinsi
Kalbar Dapil Mempawah dan Kubu Raya, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Mempawah, Jajaran Forkopimda Kabupaten Mempawah, Sekretaris Daerah Kabupaten
Mempawah, dan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Mempawah, Akademisi, Pemangku Kepentingan, dan Perwakilan Masyarakat Kabupaten
Mempawah.
Pelabuhan
Internasional Terminal Kijing yang masih dalam tahap penyelesaian merupakan
salah satu fokus pembangunan proyek strategis nasional. Pelabuhan tersebut
dapat menjadi akses pengembangan wilayah d Kalimantan Barat dan menjadi alur
ekspor ke seluruh negara dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki
Kalimantan Barat. Hal tersebut selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah
pada tahun 2023, yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi
yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
“Terdapat
beberapa isu strategis dan keinginan masyarakat yang belum optimal. Pertama,
peningkatan pelayanan kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, air
bersih, serta pelayanan lainnya. Kedua, belum optimalnya implementasi
penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Ketiga, IPM Kabupaten
Mempawah yang masih dibawah rata-rata kabupaten atau kota dan Provinsi
Kalimantan Barat,” papar Wabup Mempawah.
Pembangunan
di Kabupaten Mempawah tahun 2023 difokuskan pada pembangunan desa menuju Desa
Mandiri. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur dimana Kabupaten Mempawah
sedang memperbaharui kualitas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten untuk membuka
akses terisolasinya beberapa desa yang berbatasan langsung dengan Kecamatan
Sungai Kunyit yang menjadi Sentra Wilayah Strategis Nasional, sehingga
pembangunan tersebut dapat mendongkrak ekonomi dan pengembangan wilayah di
Kecamatan Sadaniang, Toho, dan Anjongan.
Selain itu,
H. Muhammad Pagi juga menyampaikan jumlah usulan belanja langsung tahun
2023 yang mencapai Rp 2,3 Triliyun.
Sementara estimasi belanja langsung tahun 2023 bernilai sama dengan tahun 2022
yakni hanya Rp 1,08 Triliyun.
“Saya minta
Bappeda Kabupaten Mempawah melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi,
Rancangan RKPD sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2023 yang nantinya akan
menjadi rujukan dalam UHK 2023 dan RAPBD tahun 2023. Sehingga, apa yang
dihasilkan dari RAPBD 2023 merupakan skala prioritas masyarakat dengan harapan
meningkatnya perekonomian masyarakat di Kabupaten Mempawah yang lebih baik dan
merata di seluruh lapisan,” Wakil Bupati Mempawah.
Kemudian,
Kabupaten Mempawah mengajukan beberapa usulan pembangunan kepada Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat, diantaranya lanjutan pembangunan SMA Negeri 1
Mempawah, pembangunan SMK Negeri 1 Sungai Purun Besar, Kecamatan Segedong,
penyediaan air bersih pada PDAM Tirta Jaya Mempawah untuk mendukung operasional
dari Pelabuhan Kijing, Kampus IPDN dan Batalyon Kavaleri, penyelesaian RSUD
bertaraf internasional, dan pengalihan status jalan kabupaten menjadi jalan
provinsi untuk Jalan Gusti Moch Taufik.
Sementara
itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar berpesan dalam menyusun program dan
kegiatan prioritas harus memperhatikan prioritas kebutuhan daerah dan diarahkan
untuk mencapai target kinerja pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten
Mempawah.
Sekretaris
Daerah Provinsi Kalimantan Barat juga menyoroti beberapa capaian kinerja makro
pembangunan daerah Kabupaten Mempawah seperti Indikator Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Mempawah menunjukkan nilai yang cukup baik yakni tumbuh sebesar
4,10%, persentase Penduduk Miskin Kabupaten Mempawah sebesar 5,18%, indikator
makro lainnya yakni Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2021 menunjukkan
angka sebesar 7,71%. Indikator selanjutnya adalah Indeks Pembangunan Manusia
(IPM). Capaian IPM Kabupaten Mempawah pada Tahun 2021 adalah sebesar 66,03
berada dibawah capaian Provinsi sebesar 67,90. Pencapaian IPM pada tahun 2023
merupakan Prioritas Provinsi yang telah disampaikan pada Forum Konsultasi
Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023.
Selain
fokus capaian IPM tersebut, Pemerintah
Kabupaten Mempawah juga harus terus memperhatikan penyediaan infrastruktur
dasar masyarakat. Peningkatan kualitas Jalan Kabupaten harus terus dilakukan,
penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat juga terus diupayakan.
Penanganan desa-desa yang belum memiliki aliran listrik dan terjangkau jaringan
internet juga sudah diupayakan, baik melalui Program Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat, Koordinasi dengan PLN dan Pemerintah Pusat. Di sisi lain,
antisipasi terhadap bencana alam harus juga mendapat perhatian bagi semua pihak
dengan terus memperbaiki kualitas lingkungan hidup agar pembangunan
berkelanjutan dapat terwujud di Kabupaten Mempawah secara khusus dan di
Kalimantan Barat secara umum.
"Program
dan kegiatan yang disepakati dalam Musrenbang RKPD Tahun 2023 Kabupaten
Mempawah adalah program dan kegiatan yang menjadi prioritas kebutuhan
masyarakat di daerah, serta mendukung pencapaian indikator kinerja di dalam
RPJMD Kabupaten Mempawah. Untuk itu, Musrenbang ini juga dapat menghasilkan
keputusan-keputusan yang mengedepankan aspirasi dan pandangan dari masyarakat
Kabupaten Mempawah,” harap Sekda Prov Kalbar.(tim liputan/ian).
Editor :
Heri K
