 |
| Yelas Kaparino, (Wartawan senior tinggal di Jakarta |
Di dalam
video itu, Ahok demikian ia biasa disebut, juga memberi kesan bahwa sedang
terjadi perbedaan pandangan yang sangat serius dan tak teratasi di kalangan pemerintah
mengenai cetak biru ekosistem industri mobil listrik di tanah air.
Karena tidak
dapat diselesaikan di forum korporasi, maka Ahok sebagai Komisaris Utama PT
Pertamina tampaknya merasa perlu membeberkan persoalan ini ke ruang publik.
Menurut
Ahok, rencana yang pernah dipaparkan Pertamina Power Indonesia (PPI) agar
Indonesian Batery Corporation (IBC) mengakuisisi perusahaan mobil StreetScooter
milik Deutsche Post DHL Group, Jerman, tidak didasarkan pada valuasi yang
jelas.
IBC adalah
holding yang didirikan pemerintah Indonesia untuk membangun industri baterai
mobil listrik di tanah air.
Saat ini,
bersama dengan konsorsium Korea Selatan, yang terdiri dari LG, Hyundai, dan
Posco, IBC sedang memproduksi baterai mobil listrik untuk mobil listrik Hyundai
di Cikarang, Jawa Barat.
Pabrik mobil
listrik dan baterai mobil listrik di Cikarang itu diyakini dapat menjadikan
Indonesia sebagai pemain utama mobil listrik di kawasan Asia Tenggara,
menggantikan Thailand yang saat ini merajai industri mobil konvensional
berteknologi combustion.
Keyakinan
ini disampaikan Duta Besar Korea Selatan Park Taesung dalam wawancara dengan
Kantor Berita Politik RMOL bulan September lalu.
Dubes Park
menambahkan, dengan strategi yang dikembangkan kedua pihak, Indonesia dan Korea
Selatan, pabrik mobil Hyundai di Cikarang sudah dapat memproduksi mobil listrik
pada paruh pertama tahun 2022 mendatang.
Kemampuan
IBC memproduksi mobil eV dengan dukungan nikel yang melimpah diperkirakan akan
sangat besar, sehingga perlu mengembangkan sayap untuk memasuki pasar-pasar
lain di luar pasar tradisional yang hendak disasar.
Menurut
ekonom INDEF, Tauhid Ahmad, dengan segala kapasitas yang dimiliki Indonesia,
termasuk daya dukung ketersediaan nikel yang melimpah, sangat mungkin Indonesia
merajai indistri mobil listrik dunia.
“Kita harus
bermitra dengan banyak perusahaan luar, kalau hanya mengandalkan SDM sendiri
terlalu lama, mungkin bisa tapi lama,” ujar Tauhid.
Namun, di
dalam video berdurasi lebih dari 49 menit itu, mantan Gubernur DKI Jakarta yang
pernah dijatuhi hukuman penjara dalam kasus penistaan agama ini justru
menggugat rencana tersebut.
Gaya
komunikasi publik khas Ahok inilah yang dikhawatirkan sementara kalangan dapat
menciptakan kesalahpahaman di tengah masyarakat dan tidak sejalan dengan
prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Seharusnya,
persoalan korporasi seperti ini dibicarakan secara internal. Setelah menjadi
satu kebijakan yang solid, menjadi kewajiban bagi semua elemen di dalam
korporasi untuk berjalan di alur yang sama.
Pernyataan
yang disampakan dengan intonasi yang khas Ahok, meledak-ledak, juga akan
mengingatkan masyarakat pada arogansi yang menjadi salah satu gaya kepemimpinan
Ahok. Seakan hanya dirinya yang memahami satu persoalan, sementara pihak yang
lain di dalam organisasi tidak dapat menyamai pikiran-pikirannya.
Di sisi
lain, serangan Ahok kepada Pertamina, di mana dia menjadi Komisaris Utama,
melahirkan dugaan-dugaan di tengah dinamika politik yang secara umum sedang
terjadi. Termasuk di dalamnya, dugaan apakah Ahok sedang mengincar posisi yang
lebih tinggi dari sekadar Komisaris Utama PT Pertamina.
Hal yang
juga patut dicatat, Ahok kelihatannya belum cukup belajar dari masa lalu,
dimana gaya komunikasi publik yang dipraktikkannya sering kali menyinggung
pihak-pihak lain.
Salah satu
hal yang pasti masih diingat publik adalah bagaimana ia bermain dengan
kata-kata mengenai surat Al Maidah di dalam Al Quran, sehingga akhirnya
terjerembab dalam kasus hukum, dan terpidana sebagai penista agama.
Penulis :
Yelas Kaparino, (Wartawan senior tinggal di Jakarta)
Sumber :
Jaringan Media Siber Indonesia
Uploader :
Aan
