 |
| Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad saat menyampaikan potensi maritim |
Selain itu,
Gubernur Kepri itu juga menawarkan potensi wisata 3B yaitu Batam, Bintan dan
Bali. Juga, KEK Galang Batam, KEK Digital Park dan KEK Batam Aerotechnics.
"Di
Natuna, kita potensi wisata Alif Stone Geopark Natuna, potensi bisnis maritim
yang potensial," ujar Ansar Ahmad di 50 orang wartawan Batam dan
Tanjungpinang yang menjadi peserta pelatihan.
Selain itu,
hadir juga Konsul dan Pejabat Utama Konsulat Amerika Serikat (AS) Medan, Gordon
S. Church serta Rektor UPN 'Veteran' Yogyakarta, Dr M Irhas Effendi, M.SI,
Kadis Kominfo Kota Batam, Azril Apriansyah, Kapolda Kepri yang diwakili Bidang
Humas Polda Kepri, Humas Badan Pengusahaan (BP) Batam dan sejumlah tokoh lain
di Kepri.
Gubernur
Ansar juga menyinggung soal peran pers sebagai pilar keempat negara demokrasi.
Tiga pilar lain adalah eksekutif,
legislatif, dan yudikatif.
"Ini
menunjukkan betapa pentingnya keberadaan pers sebuah negara, meskipun secara
formal pers berada di luar sistem politik ketatanegaraan. Kebebasan pers
menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi," papar Ansar Ahmad.
Pelatihan
wartawan perbatasan yang digelar oleh Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan
(LPKW) UPN 'Veteran Yogyakarta bekerjasama dengan Kedutaan Besar (Kedubes) AS
di Indonesia itu digelar dalam tiga zona. Yaitu, Zona-1 Batam-Tanjungpinang
yang dimulai hari ini, sampai besok, Selasa (21/9/2021). Selanjutkan
dilanjutkan dengan Zona-2 Karimun-Lingga, Rabu-Kamis (22-23/9/2021). Dan Zona-3
Anambas-Natuna (27-28/9/2021).
Sementara
itu, sebelum membuka secara resmi pelatihan, Rektor UPN 'Veteran' Yogyakarta,
Dr M Irhas Effendi, M.SI menyinggung tentang bahayanya dampak dan pengaruh dari
berita bohong alias hoax. Khususnya, di wilayah perbatasan seperti Provinsi
Kepri.
Untuk itu,
wartawan harus menyediakan informasi yang tepat terkait dengan
persoalan-persoalan yang berhubungan dengan keamanan wilayah maritim seperti
kasus perdagangan orang, ilegal fishing, penyeludupan narkoba, kejahatan di
laut (perompakan), penyeludupan barang-barang ilegal yang mengancam bangsa dan
negara.
"Untuk
bisa menyediakan informasi yang berkualitas di media massa, baik media
mainstream, maupun new media awan memiliki peran yang strategis. Wartawan menjadi ujung tombak dari sebuah berita yang
disiarkan oleh media massa agar masyarakat mendapatkan informasi yang
akurat," paparnya.
Kemudian,
Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers, Agus Sudibyo
yang menjadi salah satu pembicara itu menyampaikan materi berjudul, 'Pers dan Liputan
Isu Perbatasan Negara'.
Menurut
Peneliti media dan komunikasi, Head of New Media Research Center Akademi
Televisi Indonesia (ATVI) itu, setidaknya ada 4 masalah yang dihadapi wartawan
perbatasan. Yaitu, masalah keselamatan wartawan, keterbatasan akses, mahalnya
biaya liputan dan ketertutupan pemerintah.
"Makanya,
untuk penugasan liputan investasi harusnya dilakukan oleh wartawan yang sudah
berpengalaman," tegas dokter alumni STF Driyarkara Jakarta itu lagi.
Sementara
itu, pakar keamanan maritim Dr. Nicolaus Loy, MA memaparkan mengenai sejumlah isu utama keamanan lain.
Diantaranya, perimbangan kekuatan Angkatan Laut, kemungkinan serangan lewat
laut, keamanan territorial waters, konflik perbatasan maritime terkait sumber
daya.
"Bayangkan,
jika ada kelompok radikal yang membajak kapal tanker di Selat Malaka, kemudian
kapal itu, misalkan, diarahkan ke Singapura lalu diledakkan, apa yang akan
terjadi?" ungkap Nicolaus Loy mencontohkan potensi ancaman dari laut. (Sumber
: Jaringan Media Siber Indonesia)*
Editor : Aan
