KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) - Menyoroti fenomena kelangkaan gas lpg 3kg Anggota Komisi VII DPR-RI, Maman Abdurrahman menegaskan, Pertamina Harus segera memperbaiki Tata Niaga penyaluran Gas bersubsidi tersebut, sebab jika tidak bagaimanapun kuota ditambahkan tetap tidak akan berpengaruh pada kelangkaan jika distribusi ke tangan konsumen mengalami masalah.
Di hadapan perwakilan pihak Pertamina Kalimantan Barat dalam pertemuan bersama Anggota Komisi VII dan Gubernur Kalbar, Maman Abdurrahman menegaskan kembali bahwa tata niaga jalur distribusi gas LPG 3Kg perlu diperbaiki.
Sebab jika penambahan kuota tak dibarengi dengan tata niaga yang baik maka menurutnya percuma, Saat ini kelangkaan gas 3kg sudah menjadi problem sosial di masyarakat dan mendesak untuk segera diatasi.
"Kalau pengawasan tata niaga ini tidak benar sampai kapanpun barang ini akan ada masalah, andai pun kebijakan 1 KK 1 LPG diterapkanpun tak menjamin ini tak ada masalah, selain itu masalah ini juga menyangkut dengan data orang miskin yang harus di ferifikasi kembali," ungkapnya.
Terkait dengan data Gubernur kalbar Sutarmidji menerangkan, dari sisi jumlah tabung gas ia meyakini jauh lebih banyak dari jumlah tabung Gas 3 kg milik pertamina.
"Data terpadu keluarga sejahtera orang miskin di kalbar itu berjumlah 462rb dan jumlah tabung 3 kg saya yakin lebjh dari itu, masalahnya ada di tata niaga. saya minta pol pp rajia, saya akan tegas agar mereka yang tak berhak agar tidak menggunakan gas LPG 3 kg," Ancam Midji.
Sebagai tanggung jawab atas aspirasi publik kalbar terkait kelangkaan gas LPG 3 kg ini DPR juga sudah mendorong peningkatan kuota gas LPG 3 kg di tingkat Nasional, untuk selanjutnya mengawal kuota untuk kalbar. Dimana secara nasional kuota sudah ditingkatkan dari 7 juta metrik ton menjadi 7,5 metrik ton yang artinya ada penambahan sebesar 500.000 metrik ton. (MAY)
Editor : Heri K
