-->

BREAKING NEWS

HUJAN DISERTAI ANGIN KENCANG LANDA BEBERAPA DAERAH DI KABUPATEN KUBU RAYA DAN KOTA PONTIANAK, HARI INI, RABU 903/03/2021) SEJUMLAH WARTAWAN KUBU RAYA IKUTI VAKSIN COVID-19 TAHAP PERTAMA DI KABUPATEN KUBU RAYA, WAKIL BUPATI KUBU RAYA, SUJIWO DIDAMPINGI ISTRI, ANGGOTA DPR RI DAPIL KALBAR, MARIA LESTARI DAN KETIA DPRD KAB KUBU RAYA BESERTA PENGURUS GAB ORGANISASI WANITA KAB KUBU RAYA LAKUKAN PANENRAYA TOMAT DI BALAI BENIH PDI-P KALBAR JALAN ARTERI SUPADIO, ANGGOTAA DPD RIDAPIL KALBAR, YANG JUGA KETUA IKBM KALBAR, H SUKIRYANTO HADIRI KEGIATAN UPGREDING MWCNU KECAMATAN KUALA MANDOR B DI PONPES AL-IKHLAS, ANGGOTA DPR RI DAPIL KALBAR DARI PARTAI GOLKAR, MAMAN ABDURAHMAN, ST MINTA PEMBAKAR LAHAN DAN HUTAN DITINDAK TEGAS, HUJAN MULAI MENGUYUR BEBERAPA WILAYAH DI KABUPATEN KUBU RAYA, SEPERTI DI KECAMATAN RASAU JAYA, KECAMATAN SUNGAI RAYA, KECAMATAN SUNGAI KAKAP DAN KEC SUNGAI AMABAWANG, DANDIM 1207 DAN KAPOLRES KUBU RAYA MENGHIMBAU MASYARAKAT UNTUK TIDAK BAKAR LAHAN APALAGI SAAT KEMARAU SEPERTI SAAT INI, PENGURUS YARSI PONTIANAK MATANGKAN TEKNIS PENGGABUNGAN DUA LEMBAGA PENDIDIKAN YANG DINAUNGI YAYASAN YAITU SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) DAN AKADEMI FARMASI (AKFAR) UNTUK MENJADI UNIVERSITAS YARSI PONTIANAK, DENGAN PENAMBAHAN FAKULTAS HINGGA ENAM FAKULTAS, DPC PARTAI GERINDRA KOTA PONTIANAK BERDUKA, WAKIL KETUA, Drs SY ISKANDAR ALMUNTAHAR, M.Sos YANG JUGA ANGGOTA DPRD KOTA PONTIANAK MENINGGAL DUNIA DI RS PROMEDIKA PONTIANAK, PADA HARI INI, MINGGU (14 PEBRUARI 2021), WARGA SUNGAI JAWI GG NILAM 7 JL PROF DR HAMKA PONTIANAK DIGEGERKAN DENGAN KASUS PEMBUNUHAN, KAMIS 911/02/2021), WARGA SUNGAI RAYA DIGEGERKAN DENGAN PENEMUAN MAYAT DI ATAS PARIT PERSIS DISAMPING MAPOLDA KALBAR, POLRES KUBU RAYA BERHASIL UNGKAP DAN PELAKU PEMBUNUHAN DI DESA MADUSARI KEC SUNGAI RAYA, MOTIF PEMBUNUHAN KARENA UTANG PIUTANG, KETUA KOMISI V DPR RI BERSAMA PERWAKILAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SERAHKAN SATU UNIT BUS SEKOLAH KEPADA UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN BARAT, JUMAT (05/02/2021)

Kementerian Ketenagakerjaan Terima Ratusan Pengaduan Pelanggaran Pembayaran THR

Redaksi author photo
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah saat berikan keterangan Pers

KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) – Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sejak tanggal 11-25 Mei 2020 sebanyak 336 perusahaan diadukan oleh 453 pengaduan yang berasal dari pekerja danburuh. Mereka dilaporkan karena diduga melakukan pelanggaran pembayaran THR.
Kementerian Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan Dinas-dinas Tenaga Kerja untuk menindaklanjuti dan melakukan pemeriksaan terkait aduan yang diterima Pos Komando (Posko) Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020.
Rincian dari 453 pengaduan pembayaran THR tersebut adalah 146 pengaduan akibat THR belum dibayarkan, 3 pengaduan THR belum disepakati, 78 pengaduan akibat THR terlambat bayar dan 226 pengaduan akibat THR tidak dibayarkan.
“Saat ini kita telah koordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja setempat untuk tindaklanjut pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan dalam rangka penegakan hukum,” kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta pada Kamis (28/05/2020).
Dijelaskan Menteri Ida pemeriksaan awal terhadap dugaan pelanggaran pembayaran THR ini memang difokuskan pada pemilahan 4 kategori pengaduan THR, yaitu THR belum dibayarkan, THR belum disepakati, THR terlambat bayar dan THR tidak dibayarkan.
“Jadi para pengawas ketenagakerjaan yang turun ke lapangan akan memastikan kondisi perusahaan dan dugaan pelanggaran pembayaran THR. Apakah perusahaan itu termasuk kategori THR belum dibayarkan atau THR belum disepakati karena sampai saat ini belum ada pembicaraan sama sekali terkait pembayaran THR,” kata Ida.
Selain itu ada juga kategori THR terlambat bayar bila sudah ada kesepakatan kedua belah pihak tentang penundaan atau pentahapan pembayaran THR. Dan terakhir kategori THR tidak dibayarkan yang harus diusut alasan dan penyebab perusahaan tersebut tidak membayar THR.
“Yang pasti kita kerahkan para pengawas ketenagakerjaan di seluruh Indonesia untuk menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk ke posko pengaduan THR sehingga permasalahannya dapat segera diselesaikan,” kata Ida.
Berdasarkan data Kemnaker saat ini terdapat 1.353 orang pengawas ketenagakerjaan yang terdiri dari 1.237 pengawas ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan 116 pengawas ketenagakerjaan pusat di Kementerian Ketenagakerjaan.
Terkait sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar THR, Menteri Ida menegaskan terdapat sanksi administratif berupa sanksi teguran tertulis dan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
“Sedangkan bagi pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh dikenai denda sebesar 5 persen. Denda ini dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh, serta tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh,” katanya. (biro humas kemnaker)
Editor : Aan


Komentar Anda

Berita Terkini