 |
| KPK Soroti Transformasi ANTAM di Tambang Rakyat, Tekankan Mitigasi Risiko Ketat |
KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) - Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi perhatian serius terhadap rencana strategis
PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) yang akan berperan sebagai pembeli (offtaker)
hasil tambang di wilayah pertambangan rakyat. KPK mengingatkan agar kebijakan
tersebut tidak dimanfaatkan oleh segelintir kelompok atau penguasa lahan ilegal
yang selama ini menguasai sejumlah wilayah tambang rakyat di berbagai daerah.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto,
menegaskan bahwa langkah ANTAM masuk ke sektor tambang rakyat harus dibarengi
mitigasi risiko yang ketat. Berdasarkan temuan KPK, di sejumlah daerah, wilayah
tambang rakyat secara faktual masih dikuasai kelompok tertentu, sehingga
berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi bagi masyarakat lokal.
“Ini harus disikapi serius agar
tidak merugikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pihak,” tegas
Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada hari Kamis (19/2/2026).
Di tengah kompleksitas industri
pertambangan, KPK menilai setiap keputusan bisnis BUMN perlu dikawal dengan
tata kelola yang kuat guna mencegah penyimpangan. Setyo mendorong ANTAM
memastikan operasionalnya tidak semata berorientasi pada profit, tetapi juga
memberi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.
Direktur Utama ANTAM, Untung
Budiharto, mengakui transformasi perusahaan saat ini menghadapi tantangan
makroekonomi, dinamika geopolitik, hingga regulasi yang semakin kompleks.
Karena itu, ANTAM menggandeng KPK untuk memperkuat mitigasi risiko hukum di tengah
kompetisi pasar global melalui berbagai rekomendasi perbaikan.
“Ke depan, kami berharap dapat
menjadi percontohan praktik baik atau role model bagi perusahaan lainnya
khususnya di holding,” ujarnya.
Ia menegaskan, transformasi
perusahaan diarahkan untuk menjaga daya saing sekaligus memperkuat mitigasi
risiko hukum. ANTAM memandang kolaborasi dengan KPK penting untuk memastikan
setiap keputusan bisnis selaras dengan prinsip kehati-hatian dan kepentingan
publik.
Selain penguatan pengawasan,
ANTAM juga mendorong penyetaraan kebijakan dengan sektor swasta guna
meningkatkan produktivitas. Langkah ini dinilai krusial untuk memaksimalkan
kontribusi terhadap pemasukan negara di tengah persaingan domestik maupun
internasional.
Audiensi tersebut turut dihadiri
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto dan Ibnu Basuki Widodo, serta jajaran
direksi ANTAM. KPK memastikan akan terus memonitor operasional BUMN di sektor
minerba guna memastikan prinsip kepatuhan dan akuntabilitas tetap menjadi pilar
utama dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia. (sumber : Biro Humas KPK-RI)
Editor : Heri
